Berita Blora

Bawaslu Blora Sosialisasikan Peraturan dan Non Peraturan Terkait Pengawasan Seleksi Badan Adhoc KPU

Bawaslu Kabupaten Blora menggelar sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu.

Penulis: ahmad mustakim | Editor: sujarwo
Dok. Humas Bawaslu Blora
Bawaslu Blora dan KPU Blora saat Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu, Senin (21/11) di Kantornya. 

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Bawaslu Kabupaten Blora menggelar sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu terkait seleksi badan adhoc KPU, Senin (21/11/2022) di kantornya. 

Selain mendiskusikan pedoman teknis seleksi badan adhoc KPU yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022. 

Pertemuan juga membahas Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022, tentang Pengawasan Pemilu. 

Sebagai narasumber, dari eksternal adalah KPU Blora adalah M. Syaiful Amri, dan dari internal adalah Andyka Fuad Ibrahim, yang merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Blora. 

Andyka Fuad Ibrahim menyampaikan beberapa istilah baru dalam Perbawaslu (5/2022) dan pembagian tugas pelaksana pengawasan tahapan Pemilu 2024.

Bawaslu Blora dan KPU Blora saat Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu, Senin (21/11) di Kantornya.
Bawaslu Blora dan KPU Blora saat Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu, Senin (21/11) di Kantornya. (Dok. Humas Bawaslu Blora)

"Terdapat daftar istilah baru dalam ketentuan umum perbawaslu pengawasan ini dan menyesuaikan pola hubungan kerja terbaru, pembagian pengawasan telah diatur untuk keempat divisi yang ada," ucapnya kepada tribunmuria.com.

"Ketua tidak mengampu salah satu divisi, tapi bertanggungjawab atas pelaksanaan semua pengawasan tahapan" jelas Andyka Fuad Ibrahim. 

Sementara itu, Syaiful Amri, menyampaikan, seleksi saat ini pihaknya berfokus pada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Teknisnya akan menggunakan aplikasi Siakba (Sistem Informasi Anggota KPU dan badan Adhoc). 

Dikatakan olehnya beberapa syarat termasuk periodesasi sudah tidak ada seperti seleksi-seleksi sebelumnya. 

Kemudian tidak ada ijin baik dari atasan maupun instansi terkait, apabila yang bersangkutan mempunyai pekerjaan ditempat lain. 

"Syarat periodesasi sudah dihapus, ijin juga tidak ada, semangatnya untuk mempermudah disemua wilayah Indonesia," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved