Berita Batang

Kendalikan Inflasi, Pemkab Batang Anggarkan Rp 4 Miliar hingga Terbitkan SE Tanam Pangan Cepat Panen

Pemerintah Kabupaten Batang terus melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi daerah.

Penulis: dina indriani | Editor: sujarwo
Dok. Diskominfo Batang
Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat kegiatan High Level Meeting dan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Nirwana, Kota Pekalongan, Kamis (24/11/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang terus melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi daerah.

Untuk mengendalikan harga pangan, Pemkab Batang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar.

Selain itu, kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, juga menerbitkan SE untuk Kendalikan Inflasi  ke seluruh desa untuk melaksanakan menanam tanaman pangan cepat panen. 

"Dalam penanganan inflasi pangan kita bekerja sama dengan Pak Kapolres Pak Dandim dan Stakeholder lainnya, kita juga mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh desa untuk menanam tanaman cepat panen,” tutur Lani Dwi Rejeki saat kegiatan High Level Meeting dan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Nirwana, Kota Pekalongan,  Kamis (24/11/2022). 

Dijelaskannya, SE menanam tanaman cepat panen bisa dilaksanakan di pekaranagan warga atau di polybag.

Bagi warga yang tidak bisa beli bibit sendiri bisa dibantu Dinas Pertanian.
 
Ia pun menyebutkan dari segi harga pangan pokok masyarakat di pasar sudah relatif stabil, pasukan makanan aman dan distribusi lancar. 

“Dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipersiapakan untuk pengendalian inflasi sekitar Rp 4 Miliar digunakan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sopir angkot, bantuan sembako nelayan dan padat karya,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Taufik Amrozy menyatakan, para kepala daerah tidak perlu takut menggunakan DAU dan Dana Tak Terduga (DTT) program pengendalian inflasi daerah, karena sudah ada instruksi dari presiden.

“Sesuai instruksi bapak presiden, agar bapak ibu (kepala daerah) semuanya bisa didampingi  menggunakan DAU dan DTT sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi,” ujarnya.

Dana itu bisa untuk program-program pengendalian inflasi yang dikemas dalam 4 K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.
 
Taufik menyatakan, selama ini program pengendalian inflasi daerah di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan sudah meliputi 4 K.

Namun, menurutnya, perlu penguatan dan support dari Aparat Penegak Hukum. 

“Sudah ada beberapa daerah yang mendapat pendampingan kepolisian untuk bisa meyakinkan bapak ibu kepala daerah untuk menggunakan DAU dan DTT dalam rangka operasi pasar atau kerjasama antar daerah,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved