Berita Ungaran

KPK Catat 601 Kasus dan 686 Tersangka Korupsi di Desa-desa Indonesia

KPK tengah berfokus pada pengawasan tindak korupsi di desa-desa di Indonesia.

Penulis: Reza Gustav Pradana | Editor: sujarwo
TRIBUN JATENG/REZA GUSTAV
KPK menggelar pertemuan membahas persiapan Desa Antikorupsi di Balai Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Senin (28/11/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, BANYUBIRU - Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) tengah berfokus pada pengawasan tindak korupsi di desa-desa di Indonesia.

Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto menyampaikan, masyarakat desa berpotensi koruptif dibanding masyarakat kota.

Berdasarkan UU Nomor 6/2014 tentang Desa, saat ini desa memiliki otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri agar lebih makmur.

Menurut Kumbul, sistem kepemimpinan atau kewenangan kepala desa bisa dibilang sama dengan bupati, gubernur bahkan presiden di mana terdapat potensi korupsi yang terjadi.

Dari datanya, KPK mencatat sebanyak ratusan kasus korupsi terjadi di seluruh desa di Indonesia.

“Kami ada 601 (kasus) dan 686 tersangka yang melibatkan kepala desa dan perangkat, namun sebagian besar kepala desa,” ungkapnya acara pertemuan dengan media persiapan launching desa Antikorupsi di pendopo Balai Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Senin (28/11/2022).

Kumbul menerangkan hal tersebut menjadi perhatian KPK sehingga berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi mulai dari tingkat desa dengan adanya program yang dia sebut Desa Antikorupsi.

Program Desa Antikorupsi sendiri akan diluncurkan di Desa Banyubiru pada Selasa (29/11/2022).

Tujuan dari program itu yakni desa yang menyandang status desa antikorupsi bisa menjadi percontohan desa-desa lain.

Desa Banyubiru sendiri termasuk dalam 10 daftar desa dengan penilaian anti korupsi.
Penilaian itu mencakup lima indikator yang harus diimplementasikan desa, misalnya penguatan tata laksana peraturan tentang gratifikasi dan suap menyuap.

“Kemudian penguatan layanan publik, bagaimana kepala desa dan perangkat bisa melayani masyarakat dengan baik, baik manual atau digital,” imbuh Kumbul.

Indikator lain yaitu penguatan pengawasan yang dilakukan kepala desa terhadap perangkat dan masyarakat terhadap kepala desa.

Sementara itu, Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan pelayanan secara online antara pemerintah desa dengan masyarakat.

"Sehingga ini memangkas pertemuan, kemudian juga terkait bantuan-bantuan dilakukan secara cashless. Sehingga terlacak semua datanya dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi," terangnya. (*)

 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved