Cegah Pelanggaran Pembentukan Badan Adhoc PPK, Bawaslu Beri Surat Himbauan KPU Harus Teliti

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Bawaslu Demak meminta KPU setempat untuk waspada saat mengecek dokumen calon penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum tahun 2024.

Ketua Bawaslu Demak, Khoirul saleh mengatakan KPU harus lebih teliti terhadap kemungkinan adanya dokumen tidak sesuai.

“Jangan sampai  baru diketahui,  setelah penetapan," kata Ketua Bawaslu, Selasa (29/11/2022).

Menurutnya dokumen persyaratan calon PPK, hanya bersasis  soft copy  rawan  terjadinya  pemalsuan.

"Perilaku edit meng edit  semakin canggih  sementara aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA)  yang diandalkan KPU  tidak dilengkapi dengan identifikasi potensi pemalsuan dokumen," ujarnya.

Belajar dari pengalaman, menjadikan satu alasan utama Bawaslu adanya pemeriksaan secara detail ketika perekrutan  pengawas ad hoc tingkat kecamatan yang baru saja dilakukan. 

"Ada peserta yang menyerahkan dokumen  tidak sesuai (sudah diedit)  via email.   Karena penelitian dokumen persyaratan di Bawaslu berbasis hard copy  sehingga keoutentikan dokumen bisa dipastikan dengan mudah," jelasnya.

Dengan pengawasan perekrutan penyelenggara adhoc ini,  sebagai langkah pencegahan sebelumnya Bawaslu juga sudah melayangkan surat imbauan kepada KPU.  

"Bawaslu  agar disamping tetap mengikuti prosedur perundang-undangan juga memperhatikan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon," lanjutnya

"Calon anggota ad hoc yang dari prosesnya sudah menunjukkan ketidakjujuran tentunya harus menjadi pertimbangan,", imbuhnya.

Sebagai informasi tambahan penerimaan pendaftaran calon  yang diselenggarakan KPU   mulai  20 November - 29 November 2022.(Ito)

Baca juga: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Salurkan BLT BBM, Ini Jumlah Penerimanya

Baca juga: Pemkab Pati Gelar Bimtek SIPADES untuk Wujudkan Pengelolaan Aset Desa yang Akuntabel

Baca juga: Politisi PDI P Sebut Erick Thohir Sosok yang Dipercaya Jokowi

Baca juga: 18 Ibu-ibu Sosialita Korban Arisan Online Digugat di Pengadilan Negeri Semarang