Berita Ungaran

Ketua KPK: Koruptor Lebih Pilih Penjara Dibanding Kehilangan Harta sehingga Harus Dimiskinkan

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa para koruptor di Indonesia harus dimiskinkan.

Penulis: Reza Gustav Pradana | Editor: sujarwo
TRIBUN JATENG/REZA GUSTAV
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangannya soal hukuman kepada koruptor seusai meluncurkan Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, BANYUBIRU -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan bahwa para koruptor di Indonesia harus dimiskinkan dengan seluruh harta kekayaan mereka dirampas oleh negara.

Cara yang dia sebutkan yakni KPK tidak hanya mengajukan tuntutan kepada koruptor dengan penghukuman badan, namun juga melekatkan pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang agar uangnya bisa dirampas negara.

“Kalau hanya dihukum penjara, tidak ada yang takut korupsi,” ungkapnya ketika ditanya Tribunjateng.com seusai peluncuran Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang pada Selasa (29/11/2022).

Firli menilai, para koruptor lebih memilih dipenjara dibandingkan tidak memiliki uang.
Selain hukuman itu, lanjutnya, KPK juga akan menuntut dan mendorong pihak berwajib untuk melakukan pencabutan hak-hak politik koruptor semasa menjabat.

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangannya soal hukuman kepada koruptor seusai meluncurkan Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11/2022).
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangannya soal hukuman kepada koruptor seusai meluncurkan Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11/2022). (TRIBUN JATENG/REZA GUSTAV)

Perilaku koruptif sendiri menurut Firli tak hanya berlaku bagi pejabat dengan posisi jabatan tinggi, namun juga di desa-desa, baik kepala desa maupun perangkatnya.

Dia berharap, pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan dari lingkup pemerintahan terkecil.

"Memberantas korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. KPK mengajak segenap masyarakat untuk ikut dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk masyarakat desa," imbuhnya.

Sebagai informasi, KPK meluncurkan program Desa Antikorupsi dengan menilai desa-desa menggunakan indikator tertentu dengan tujuan menjadi contoh bagi desa lain untuk tidak melakukan korupsi.

KPK menetapkan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang sebagai satu di antara percontohan desa anti korupsi.

Desa Banyubiru sendiri mendapatkan nilai tertinggi dari 10 desa anti korupsi di seluruh Indonesia. (*)
 
 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved