Berita Batang

Belum Final, Dewan Pengupahan Rekomendasikan Usulan Besaran UMK 2023 Batang Naik 7,1 Persen

Pemerintah Kabupaten Batang belum mengirimkan usulan upah minimun kabupaten (UMK) pada Provinsi.

Penulis: dina indriani | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG / DINA INDRIANI
Kepala Disnaker Batang, Suprapto saat ditemui, Rabu (30/11/2022). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang belum mengirimkan usulan upah minimun kabupaten (UMK) pada Provinsi.

Pasalnya, penentuan UMK Kabupaten Batang masih belum sampai kata sepakat.

Hal itu diketahui saat rapat ketiga Dewan Pengupahan Kabupaten Batang yang dihadiri Disnaker, Disperindagkop dan UKM, BPS, Apindo, Serikat Pekerja Nasional, dan Serikat Pekerja Mandiri.

Dalam rapat tersebut, ada dua dasar yang berbeda untuk menentukan nilai UMK Batang 2023.

Yang mana Apindo masih tetap kekeh menggunakan PP 36 Tahun 2021 sedangkan Serikat Pekerja menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

"Ada 14 orang dalam Dewan Pengupahan yang hadir, 12 orang menyatakan menggunakan Pemernaker Nomor 18 Tahun 2022, sedangkan 2 orang dari Apindo menyatakan tetap pada PP 36 Tahun 2021," tutur Kepala Disnaker Batang, Suprapto, Rabu (30/11/2022).

Suprapto menjelaskan jika menggunakan patokan Permenaker 18 Tahun 2022 mengerucut hasilnya kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp 2.284.627,42.

Sedangkan jika nilai dasar menggunakan patokan PP 36 Tahun 2021 maka hasilnya naik 1,73 persen menjadi Rp 2.169.517.

"Dan hasilnya yang direkomendasikan usulan untuk disampaikan pada Pj Bupati Batang yaitu Rp 2.284.627,42, dengan kenaikan 7,1 persen alphanya 0,125," ujarnya.

Lebih lanjut, Suprapto mengatakan rekomendasi usulan itu berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada data statistik Kabupaten Batang.

Di antaranya nilai produktifitas masih lebih rendah daripada Provinsi, tingkat pengangguran terbuka juga masih lebih tinggi dari Provinsi

"Dari data statistik itu sehingga masuk golongan rendah skala 0,1 - 0,15 dan setelah musyawarah maka diambil nilai tengahnya," imbuhnya.

Suprapto menegaskan hasil rapat itu masih akan disampaikan kepada Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki sebagai pertimbangan yang akan diusulkan ke Gubernur Jateng.

"Ini masih rekomendasi ya belum usulan resmi, rekomendasi ini akan disampaikan ke Bu PJ Bupati dan akan diusulkan ke Gubernur Jateng," tandasnya.

Perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Batang, Noorgiyanto mengatakan meski masih keberatan namun pihaknya mau tidak mau mengikuti putusan terbaik karena rumusan penghitungan itu bersumber dari BPS sesuai dengan kondisi Kabupaten Batang.

"Kami selaku serikat pekerja sebenarnya masih keberatan, tapi ya mau bagaimana lagi sumber rumusannya sudah jelas berdasarkan data BPS, kalau dari kami ya tuntutannya sebesar-besarnya yaitu dengan alpha 0,3," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan DPC Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Batang mengatakan alasannya masih tetap pada PP 36 Tahun 2021 sesuai dengan sikap Apindo Pusat.

"Pertimbangannya sangat kompleks, melihat ekonomi saat ini masih sulit, dunia usaha juga masih berusaha bangkit setelah pandemi, ini juga agar tidak memberatkan pengusaha karena ke depan apakah bangkrut atau stagnan tidak pernah membuka lowongan kerja atau malah bisa PHK karyawan, maka kenaikan upah ini harus berhati-hati," pungkasnya.(din)

Baca juga: Rumah di Jalan Gaharu Dalam Banyumanik Semarang Terbakar, Begini Penyebabnya.

Baca juga: Tim Sparta Polresta Solo Amankan Lima Sepeda Motor Pakai Knalpot Brong di Jalan Slamet Riyadi

Baca juga: Upah Minimum UMK 2023 Kabupaten Wonosobo Akan Diusulkan Besok, Inilah Bocoran Besarannya

Baca juga: Bupati Banyumas Achmad Husein Berharap UNU Purwokerto Semakin Besar di Usianya ke-6 Tahun

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved