Berita Wonosobo

Optimalkan Capaian Target Kinerja, Bupati Afif Dorong Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas

Melalui evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Pemkab Wonosobo.

Penulis: Imah Masitoh | Editor: rival al manaf
Diskominfo Wonosobo
Bupati Afif saat menghadiri kegiatan evaluasi kinerja dan peningkatan Kapasitas pemerintah daerah dalam rangka penyusunan indeks kapasitas pemerintah daerah, Rabu (30/11/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Melalui evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Pemkab Wonosobo dalam penyusunan LPPD melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Makro, IKK output, dan IKK outcome. 

Selain itu, juga mampu meningkatkan capaian target kinerja dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal ini disampaikan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat kegiatan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka penyusunan indeks kapasitas pemerintah daerah. 

"Saya harap dapat menjadi upaya bersama untuk terus berkomitmen dan konsisten melaksanakan kewajiban serta mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat,” tuturnya. 

Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting dan satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, guna mewujudkan good governance dan clean government.

Pemkab Wonosobo memaknai kegiatan ini sebagai wujud konkret serta dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

“Semoga akan tercipta forum diskusi dan komunikasi yang efektif serta timbal-balik antar kabupaten maupun dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri Deddy Winarwan menyampaikan, terdapat dua faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyusunan pelaporan kinerja daerah yaitu, dukungan kebijakan dari Kepala Daerah dan dukungan anggaran.

“Semua program dan kegiatan sulit direalisasikan jika anggarannya terbatas, maka dibutuhkan kepiawaian Kepala Daerah yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesehatan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah,” jelasnya.

Menurutnya, masih banyak pemerintah daerah yang belum aware terhadap enam urusan wajib pelayanan dasar minimal dalam mendukung mutu pelayanan publik yang optimal. 

Idealnya, proporsi anggaran bidang kesehatan 10 persen, pendidikan 20 persen, dan 1 persen untuk APIP, dan selebihnya untuk urusan lainnya.

Selain itu, alasan Kemendagri menyasar pemerintah kabupaten dan kota, bertujuan untuk memperbanyak sosialisasi yang berdampak positif pada pariwisata serta pengembangan masyarakat di daerah.

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved