Berita Video

Video Koalisi Rakyat Semarang Kawal RKUHP Suarakan Tuntutan di Tugu Muda

Spanduk putih bertuliskan RKHUP Masih Kotor Ancaman Pidana Jadi Teror #semuabisakena menjadi suara utama yang diusung para aksi demonstrasi

Penulis: iwan Arifianto | Editor: Tim Video Editor

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Berikut ini video Koalisi Rakyat Semarang kawal RKUHP suarakan tuntutan di Tugu Muda

Spanduk putih bertuliskan RKHUP Masih Kotor Ancaman Pidana Jadi Teror #semuabisakena menjadi suara utama yang diusung para aksi demonstrasi dari Koalisi  Rakyat Semarang Kawal RKUHP , Sabtu (3/12/2022) sore.

Aksi demonstrasi itu diikuti oleh puluhan demonstran di Tugu Muda, depan Lawang Sewu dengan penjagaan ketat oleh aparat kepolisian.

Aksi itu sempat memantik perhatian para pengunjung Lawang Sewu yang keluar dari tempat wisata itu.

Peserta aksi juga membagikan selebaran yang berisi penolakan terkait RKUHP kepada para pengguna jalan.

"Aksi demonstrasi ini tidak ingin mengganggu masyarakat Semarang dan pengguna jalan  tapi kami ingin memperjuangkan RKUHP karena semua bisa kena dengan pasal bermasalah," ujar seorang orator. 

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dipersoalkan para demonstran sebab dinilai ada 18 pasal bermasalah.

Pasal-pasal tersebut dianggap para demonstran  bakal mudah menjerat siapapun yang ingin menyuarakan pendapatnya.

"Ada 18 pasal lebih pasal yang dipermasalahkan di RKHUP karena memang tidak sesuai dengan hukum pidana," terang Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi,  Umarul Faruq kepada Tribun.

Menurutnya, RKUHP  seharusnya mengatur relasi antara individu dengan individu bukan malah sebaliknya antara individu dengan lembaga atau sebuah jabatan tertentu.

Hal itu bukan isapan jempol belaka sebab dalam rancangan Pasal 218 RKUHP disebutkan setiap orang di muka umum menyerang harkat martabat dan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden akan dihukum penjara selama tiga tahun. 

Pasal berikutnya di pasal 240 RKUHP yang mirip-mirip dengan pasal 218 yakni siapapun menyerang pemerintah akan dihukum tiga tahun. 

"Pasal tersebut  bermasalah bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Pasal ini juga berpotensi menjadi pasal karet yang menjerat para aktivis dan siapapun masyarakat Indonesia yang ingin menyuarakan pendapatnya," terangnya.

Pasal berikutnya yang dipersoalkan yakni pasal 188 RKUHP yang mengatur tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan ideologi Marxisme dan Leninisme. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved