Berita Semarang

BBPOM Semarang Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Tekan Peredaran Makanan dan Minuman Berbahaya

BBPOM di Semarang dorong menekan peredaran makanan maupun obat-obatan berbahaya.

Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: sujarwo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Balai Besar POM di Semarang mendorong sektor terkait untuk bersama-sama menekan peredaran makanan maupun obat-obatan yang tidak sesuai ketentuan.

Hal itu di antaranya diwujudkan melalui  kolaborasi lintas sektor yang kini coba ditindaklanjuti melalui kegiatan Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan Obat dan Makanan di Novotel Semarang, Senin (5/12/2022).

"Untuk pengawasan terhadap sarana produksi pangan industri rumah tangga ini masih memprihatinkan. Artinya, masih 93 persen tidak memenuhi ketentuan. Maka ini perlu koordinasi bersama-sama lintas sektor yang mempunyai kewenangan untuk bersinergi," jelas Kepala Balai Besar POM Semarang Sandra MP Linthin di sela acara.

Sandra lebih lanjut memaparkan, jika merujuk pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terkait industri rumah tangga pangan, pembinaan dilakukan oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota.

Sementara itu, disebutkan, BPOM sendiri telah memberikan stimulan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga bisa memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan obat dan makanan.

Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan Obat dan Makanan sekaligus penandatangan kerja sama dengan KPID Jawa Tengah di Novotel Semarang, Senin (5/12/2022).
Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan Obat dan Makanan sekaligus penandatangan kerja sama dengan KPID Jawa Tengah di Novotel Semarang, Senin (5/12/2022). (Tribun Jateng/Idayatul Rohmah)

"Setiap tahunnya, total (DAK) Rp 14 miliar lebih yang diberikan. Banyak masalah terkait industri rumah tangga pangan ini. Kemudian toko-toko terutama di Surakarta, cukup banyak yang belum memenuhi ketentuan seperti ditemukan jamu yang ditambahkan bahan kimia obat. Jamu tidak diperuntukkan mengobati penyakit. Kosmetik juga demikian, termasuk juga di wilayah kerja BBPOM Semarang, di klinik-klinik banyak membuat racikan kosmetik yang tidak di bawah pengawasan BPOM," urainya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menekankan, pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan bukan hanya menjadi tugas BPOM saja. Sehingga, kata dia, diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait.

"Selama ini orang menganggap ini urusan Balai Besar POM. Mungkin, teman-teman kabupaten/kota ini yang lebih ke (pengawasan) makanan itu. Saya berpesan untuk mengawasi makanan di sekolah-sekolah, terkait keamanannya. Ini adalah generasi kita, bagaimana menjaga generasi kita menjadi generasi yang sehat. Paling berisiko ini menurut saya adalah SD dan TK, sehingga bagaimana mengedukasi saudara yang usahanya di situ," ungkapnya.

Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan Obat dan Makanan sekaligus penandatangan kerja sama dengan KPID Jawa Tengah di Novotel Semarang, Senin (5/12/2022).
Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan Obat dan Makanan sekaligus penandatangan kerja sama dengan KPID Jawa Tengah di Novotel Semarang, Senin (5/12/2022). (Tribun Jateng/Idayatul Rohmah)

Pada saat yang sama, sebagai wujud kolaborasi lintas sektor ini, BBPOM Semarang menandatangani kerja sama dengan KPID Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan penyiaran terkait iklan  obat dan makanan.

Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala BBPOM Semarang dan Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia, disaksikan langsung oleh Sekda Jateng.

Melalui kerja sama itu, pengawasan akan dilakukan secara masif baik di siaran radio maupun televisi.

"Teguran yang kami lakukan, biasanya materi iklannya tidak sesuai arahan P3SPS, yang mana tidak boleh ada testimoni, tidak boleh ada kalimat hiperbola seperti pasti menyembuhkan dan lainnya, padahal ini produk herbal. Produk herbal itu sifatnya hanya stimulan. Kedua, temuan kami terkait jam tayang untuk produk kesehatan yang bermuatan dewasa. Ini juga sangat mengganggu karena ditayangkan di jam yang tidak sesuai aturan pukul 22.00 WIB ke atas. Kami menegur keras, jangan sampai radio ataupun televisi itu  mengiklankan yang tidak sesuai ketentuan," kata Aulia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved