BHP Semarang

Dirjen AHU Buka Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, BHP Semarang Hadir

Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar.

Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: galih permadi
IST
Dirjen AHU Buka Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, BHP Semarang Hadir 

TRIBUNJATENG.COM, DENPASAR - Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M. Selasa (06/12). 

Rapat kerja ini diikuti oleh para Kepala BHP Se-indonesia, Subbag Umum BHP dan Kurator Negara BHP Se-Indonesia, dan fungsional umum di jajaran Balai Harta Peninggalan Kemenkumham. 

Dirjen AHU Buka Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, BHP Semarang Hadir
Dirjen AHU Buka Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, BHP Semarang Hadir (IST)

Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang Kemenkumham Jateng, Hendra Andy Satya Gurning hadir bersama jajaranya yang diselenggarakan di Bali Dynasty Resort, Kuta Bali (5 s.d. 8 Desember 2022).

Bersama Bersinergi Wujudkan BHP Pasti, tema rapat kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara.

Dirjen AHU Buka Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, BHP Semarang Hadir
Dirjen AHU Buka Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, BHP Semarang Hadir (IST)

Sebelum dibuka langsung oleh Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahadian Muhzar, S.H., LL.M, ditayangkan video capaian kinerja masing-masing BHP dan paparan capain kinerja masing-masing Kepala BHP.

Terkait dengan tantangan tantangan yang dihadapi masing-masing BHP, kiranya Balai Harta Peninggalan tidak hanya menghadapi permasalahan, terobosan-terobosan di masing-masing Balai Harta Peninggalan seperti kerjasama MoU dengan Pengadilan Agama, saya sangat mengapresiasi, terang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam sambutan pembukaannya.

Kalau bisa kita membuat standar MoU masing-masing Balai Harta Peninggalan Masing-masing Balai Harta Peninggalan mengirimkan softcopy MoU ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan diberikan tujuannya untuk apa dan efektifitas dilapangan, sambungnya. 

Penggunaan anggaran untuk renovasi, apa ada konsultasi tidak dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, harus adanya konsultasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, karena sumber dana anggaran tersebut dari Adminustrasi Hukum Umum, ungkap Cahyo Rahadian Muzhar.

Terkait dengan pemeriksaan BPK, ada beberapa rekomendasi potensi peningkatan PNBP, rekomendasi sangat baik sekali di Bidang Kenotariatan. 

Akhir dari sambutanya, untuk tiap masing-masing Balai Harta Peninggalan untuk melakukan inovasi inovasi layanan BHP karena kita sekarang ada di dunia Online dan Digital.(*) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved