KPK Terapkan Aplikasi Terintegrasi MCP untuk Cegah Tindak Pidana Korupsi

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Guna memudahkan monitoring sebagai upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah, evaluasi pemenuhan data dukung Monitoring Center for Prevention (MPC) KPK digelar di Diskominfo Wonosobo. 

MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Joko Kartiko Krisno, selaku PIC wilayah Jawa Tengah mengatakan, sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. 

"Diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah dalam melakukan transformasi nilai dan praktek  sehingga tercipta  tata kelola pemerintahan yang baik," tuturnya. 

Sementara itu, Inspektur Khusus irjen Kemendagri Teguh Narutomo menjelaskan, area intervensi MCP meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk secara konsisten menerapkan rencana aksi yang telah disusun sebagai pemenuhan data dalam MCP. 

"Jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilakukan, maka akan terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi," ucapnya. 

Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo Iwan Widiyanto, MCP menjadi aplikasi terintegrasi untuk memperbaiki kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan penyajian data, sehingga target awal dapat tercapai.

"Terlebih skor pemenuhan MCP Kabupaten Wonosobo per 25 November baru mencapai 82 persen. Harapannya di akhir tahun ini dapat memperoleh prosentase maksimal di atas 90 persen," imbuhnya. (ima)