Berita Jepara

Pj Bupati Jepara Ingatkan Petinggi Agar Tidak Salah Kelola Dana Desa

Kucuran dana besar ke desa-desa berisiko menjerat perangkat desa ke ranah hukum.

Penulis: Muhammad Yunan Setiawan | Editor: sujarwo
Dok. Diskominfo Jepara
Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta saat menyampaikan sambutan di depan para petinggi di Peringatan Hari Anti Korupsi, di Pendopo RA Kartini, Selasa (6/12/2022). 

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA - Kucuran dana besar ke desa-desa melalui dana desa berisiko menjerat perangkat desa ke ranah hukum apabila salah mengola anggaran.

Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta meminta kepala desa--atau dalam bahasa lokal Jepara disebut petinggi--lebih cermat dan teliti mengelola anggaran desa. Anggara tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan sesuao aturan yang berlaku.

Edy Surpriyanta mengaku tidak ingin suatu saat nanti mendengar kabar ada petinggi yang terjerat hukum karena salah kelola dana desa.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2012 sampai 2021 korupsi Dana Desa di Indonesia mencapai 601 kasus dengan menyeret 686 kepala desa. 

"Dengan fakta-fakta itu, saya tidak ingin ada petinggi di Jepara yang sampai terkena kasus hukum karena ini," kata Edy Supriyanta saat memperingati Hari Anti Korupso di Pendopo RA Kartini, Selasa (6/12/2022).

Edy Supriuanta membeberkan sejak tahun 2017, Dana Desa untuk Kabupaten Jepara terus meningkat setiap tahunnya. Jika pada tahun 2017, Dana Desa untuk Jepara sebesar Rp 158,7 milyar, maka di tahun 2022 ini meningkat menjadi sebanyak Rp 245,7milyar.

"Anggaran yang cukup besar ini harus dikelola dengan benar. Berbagai regulasi yang mengaturnya harus dipedomani dengan benar," imbuhnya.

Lebih lanjut Edy menjelaskan jika KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat telah menginisiasi Program Desa Antikorupsi. Tujuannya yakni membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.

"Selain itu untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi," terangnya.

Sosialisasi ini, kata Edy, menjadi bagian dari upaya mengingatkan para petinggi dan jajaran pemerintahan desa agar menghindari praktik-praktik terlarang. "Ini untuk menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga ke tingkat desa secara massif," jelasnya.

Di Jepara, lanjut Edy, terpilih Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan menjadi salah satu dari 29 desa di Jawa Tengah sebagai piloting desa calon percontohan antikorupsi. 

"Saya berharap di era keterbukaan sekaligus sebagai antisipasi perilaku korupsi, program Desa Antikorupsi dapat diduplikasi dan diaplikasikan oleh desa-desa lain di Jepara," harapnya.

Lebih lanjut dirinya juga meminta Inspektorar selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) bersama dengan Dinsospermasdes dan seluruh jajaran teryus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mendukung program Desa Antikorupsi ini. (*)

Baca juga: Korupsi Dana Desa Rp 259 Juta, Pak Kades di Kudus Ini Dihukum 1 Tahun Penjara

Baca juga: Kades dan Bendahara Desa Pretek Jadi Tersangka, Kasus Korupsi Dana Desa, Ditahan di Rutan Batang

Baca juga: Sumber Pendanaan Jawa Tengah Didominasi dari Pemerintah Pusat ke Daerah dan Dana Desa

 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved