Berita Pati

Terkendala Regulasi, Serapan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Pati Hanya Tercapai 66.96 Persen

Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Pati telah mencapai 81,7 persen dari total anggaran belanja Rp 2,8 triliun hingga 30 November 2022.

Tribun Jateng/Mazka Hauzan Naufal
Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Triwulan IV 2022 di Ruang Pragolo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Senin (19/12/2022).   

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Pati telah mencapai 81,7 persen dari total anggaran belanja Rp 2,8 triliun hingga 30 November 2022.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Nasikun, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Triwulan IV 2022 di Ruang Pragolo Sekretariat Daerah, Senin (19/12/2022).

Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran tertinggi ialah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), Inspektorat Daerah, serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Baca juga: Bagaimana Progres 14 Proyek DPU Sragen Melalui Anggaran Perubahan 2022? Ini Kata R Suparwoto

Keempat OPD tersebut telah mencatatkan realisasi serapan anggaran di atas 90 persen atau kategori sangat tinggi.

Adapun OPD dengan serapan anggaran terendah hingga 30 November 2022 ialah Dinas Ketahanan Pangan.

Dari total anggaran belanja Rp12,9 miliar, OPD ini baru merealisasikan penyerapan anggaran sebesar 66,96 persen atau kategori sangat rendah.

“Dari hasil evaluasi, serapan anggaran rendah Dinas Ketahanan Pangan diakibatkan DAK baru dapat dicairkan pada Desember karena ada kendala terkait regulasi," kata dia.

"Kemudian kegiatan penanggulangan inflasi dari dana perubahan ABPD sudah pada tahap pengadministrasian, tinggal menunggu pencairan,” ujar Nasikun.

Kondisi tersebut, lanjut dia, berpengaruh terhadap serapan realisasi anggaran Dinas Ketahanan pangan.

Senada, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, beberapa OPD yang capaian serapan anggarannya masih rendah terpengaruh adanya pergeseran anggaran yang berkaitan dengan penanganan inflasi.

“Ada beberapa capaian OPD yang masih rendah, karena di perubahan anggaran ada kebijakan penanganan inflasi. Kompensasi terkait kenaikan BBM. Kebijakannya harus ada 2 persen dari Dana Transfer Umum masuk untuk penanganan itu. Nilainya sebesar Rp5,7 miliar dan terdistribusi di beberapa OPD,” kata Henggar.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi tersebu, lanjut Henggar, baru dimulai pada perubahan anggaran, sehingga praktis saat ini sudah berjalan. 

Baca juga: Revitalisasi Jalan Ngawen-Japah Blora Dilakukan Tahun Depan, Rencana Anggaran Capai Rp 8 Miliar

“Sebetulnya ada juga yang sudah 100 persen tapi tinggal pencairan saja, pelaksanan kegiatannya sudah terselesaikan untuk kompensasi (kenaikan harga) BBM,” kata dia.

Henggar berharap, pada bulan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga target belanja bisa tercapai.

“Jika ada kesulitan, segera dikomunikasikan dengan Sekda,” tandas dia pada para kepala OPD. (mzk)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved