Pemkab Sukoharjo Pantau Harga dan Stok Kebutuhan Jelang Natal dan Tahun Baru, Aman Terkendali

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO - Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru, Pemkab Sukoharjo melakukan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok di pasar. 

Wakil Bupati Sukoharjo, Agus Santosa bahkan memantau langsung harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat, Senin (19/12/2022). Pantauan dilakukan di sejumlah pasar modern di wilayah perkotaan. Selain itu, tim pantauan lain juga diterjunkan untuk memantau di sejumlah pasar tradisional.

Wabup memantau di sejumlah pasar modern yang ada di Sukoharjo kota. Sedangkan tim kedua menyasar sejumlah pasar tradisional antara lain Pasar Nguter, Pasar Tawangsari, dan Pasar Sukoharjo.

“Ada dua tim yang melakukan pantauan, satu tim memantau pasar modern dan tim lainnya memantau pasar tradisional,”katanya, Selasa (20/12/2022) 

Agus mengatakan, pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat dilakukan menjelang natal dan tahun baru.

Secara umum, menurut Agus, harga barang kebutuhan masyarakat masih relatif normal. Meski ada fluktuasi harga, namun hal itu masih dalam taraf kewajaran. Begitu juga  stok kebutuhan yang terpantau masih aman.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM) Sukoharjo, Iwan Setiyono mengklaim stok barang relatif aman dan harga terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Harga dan stok masih aman. Artinya permintaan masih terkendali dan belum ada lonjakan signifikan menjelang natal dan tahun baru,” kata Iwan.

Ia mengungkap harga kebutuhan pokok pangan seperti beras, minyak goreng, tepung, gula pasir, sayuran dan berbagai jenis ikan dan daging ayam terpantau stabil.

Iwan menyebut  stok kebutuhan itu juga masih mencukupi sehingga tidak akan ada aksi borong (panic buying) dari masyarakat. 

Pedagang juga dilarang menimbun barang demi keuntungan pribadi. Disdagkop UKM Sukoharjo meminta agar barang kebutuhan pokok pangan yang ada di pedagang langsung dijual ke masyarakat. 

Dengan demikian, sistem perdagangan bisa berjalan normal dan dapat terkendali.

“Dalam pantauan ini kami juga melibatkan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan dan antisipasi pelanggaran dalam distribusi barang kebutuhan pokok,” kata Iwan. (*)