Sensus Pertanian 2023
Sejarah dan Metode Sensus Pertanian 2023, Adhi Wiriana: Didukung Komisi XI DPR RI
Hasil Sensus Pertanian 2023 merupakan pijakan untuk merancang masa depan pertanian dan pangan ke depan.
Penulis: Daniel Ari Purnomo | Editor: Daniel Ari Purnomo
TRIBUNJATENG.COM - Penyelenggaraan Sensus Pertanian dilakukan oleh BPS sejak tahun 1963.
Kepala BPS Jateng, Adhi Wiriana menyebut Sensus Pertanian 2023 (ST2023) adalah yang ketujuh.
Hasil Sensus Pertanian 2023 merupakan pijakan untuk merancang masa depan pertanian dan pangan ke depan.
Dia menyebut tujuan ST2023 pertama ialah memotret perubahan struktur pertanian Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.
Baca juga: BPS Jateng Sebut Sektor Pertanian Jadi Penyelamat Pegawai Kena PHK Saat Pandemi Covid-19, Kok Bisa?

Selanjutnya, menyediakan kerangka sampel bagi survei-survei yang akan dilaksanakan di antara dua sensus untuk mengumpulkan statistik pertanian yang lebih rinci.
Ketiga, menyediakan data yang digunakan sebagai benchmark dan rekonsiliasi statistik pertanian yang ada.
Keempat, variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis, sehingga ST2023 telah berstandar internasional.
Adhi Wiriana menyebut ST2023 mengacu kepada program FAO yang dikenal dengan: WCA2020 (World Programme for the Census of Agriculture) dan telah dilengkapi dengan 10 variabel pokok dan 4 variabel frame.
Kesepuluh variabel pokok tersebut antara lain :
- Tujuan utama usaha
- Kegiatan ekonomi lainnya dari rumah tangga
- Luas lahan menurut tipe kepemilikan
- Lahan yang benar-benar diirigasi
- Penggunaan pupuk menurut jenis
- Penggunaan pestisida
- Jumlah ART berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
- Apakah usaha pertanian adalah kegiatan utama
- Lamanya bekerja
- Lama bekerja berdasarkan jenis kelamin.
Sedangkan 4 varibel frame antara lain : Kegiatan ekonomi rumah tangga lainnya, Lahan pertanian di bawah tutup/pelindung, Penggunaan benih yang dimodifikasi secara genetis (GM) dan Praktek kegiatan agroforestry.
Perlu diketahui, persiapan ST2023 yang telah dilakukan BPS antara lain pada tahun 2020 dengan menyusun Grand Design ST2023, dilanjutkan pada tahun 2021 Uji Coba I, Uji Coba II, dan Gladi Kotor serta tahun 2022 dengan Gladi bersih dan Kick-off Publisitas.
Sedangkan pada tahun 2023 akan dilaksanakan Pencacahan Lapangan Lengkap (1-31 Mei 2023) dan Pelaksanan Survei Ekonomi Pertanian.
Sedangkan kegiatan publisitas ST2023 akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Pada Sensus Pertanian 2023, subsector yang akan dicakup antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan jasa pertanian.
Sedangkan cakupan unit usaha pertanian adalah Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).
ST2023 akan dilaksanakan di seluruh wialayah Indonesia, pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Metode yang digunakan dalam pendataan ST2023 antara lain: Door to door untuk daerah konsentrasi dan Snowball untuk daerah non konsentrasi serta pencacahan lengkap untuk Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPBH) dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Moda pendataan yang digunakan adalah PAPI (Paper Assisted Personal Interviewing), CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) serta CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
Data yang dikumpulkan pada ST2023 antara lain : Data Pokok Pertanian Nasional dilengkapi data yang dapat menjawab isu strategis terkini di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, salah satunya Urban Farming, Petani Gurem, Indikator SDGs Pertanian, Small Scale Food Producer (Petani Skala Kecil) sesuai standar FAO serta Geospasial Statistik Pertanian.
Data yang dikumpulkan dalam ST2023 diharapkan mampu meningkatkan Kualitas Desain Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian Nasional, antara lain :
- Reformasi penyaluran subsidi pupuk melalui perbaikan data targeting
- Perbaikan tata kelola basis data pertanian
- Pengendalian laju konversi lahan pertanian, khususnya sawah
- Rekrutmen petani milenial untuk mendorong regenerasi petani
- Kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani kawasan hutan melalui Program Perhutanan Sosial
- Modernisasi sektor pertanian melalui adopsi mekanisasi modern dan digitalisasi pertanian (smart farming 4.0)
Adhi Wiriana mengatakan kegiatan ST2023 ini juga telah mendapatkan dukungan dari Komisi XI DPR RI. Dukungan ini menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan data-data indikator pembangunan pertanian Indonesia dalam rangka menjamin pemenuhan produksi dan kesejahteraan petani.
"Kini saatnya kita bergandengan tangan untuk berkolaborasi bersama untuk Mencatat Pertanian Indonesia Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani," tandasnya.