Berita Wonosobo

Siap Sampaikan Aspirasi Masa Jabatan Jadi 9 Tahun, 221 Kades se-Kabupaten Wonosobo ke Jakarta

Ratusan kades se-Kabupaten Wonosobo berangkat ke Jakarta untuk sampaikan aspirasi.

Penulis: Imah Masitoh | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Imah Masitoh
Kades se Kabupaten Wonosobo berkumpul di halaman Pendopo Bupati untuk berangkat menuju Jakarta melakukan aksi, Senin (16/01/2023). 

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Ratusan Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Wonosobo berangkat bersama menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya esok hari. 

Rombongan Kades se Kabupaten Wonosobo ini dilepas langsung oleh Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar, Senin (16/01/2023) di halaman Pendopo Bupati. 

Kepala Desa seluruh Indonesia akan berunjuk rasa menuntut pemerintah pusat tentang pencabutan Undang Undang Nomer 2 Tahun 2020 dan penambahan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun di Senayan, Jakarta, Selasa (17/01/2023). 

Koordinator Kepala Desa, Wahyu Cahya Agung, yang juga selaku Kades Kuripan Watumalang, mewakili Kades yang lain meminta restu dari Wabup akan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat. 

Wahyu juga menyampaikan rombongan dari Wonosobo berjumlah 226 orang terdiri dari 221 Kepala Desa dan 5 orang pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wonosobo.

Rombongan berangkat menggunakan 6 armada bus, akan bergabung bersama Kades se Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

Kades se Kabupaten Wonosobo berkumpul di halaman Pendopo Bupati untuk berangkat menuju Jakarta melakukan aksi, Senin (16/01/2023).
Kades se Kabupaten Wonosobo berkumpul di halaman Pendopo Bupati untuk berangkat menuju Jakarta melakukan aksi, Senin (16/01/2023). (Tribun Jateng/Imah Masitoh)

"Terkait masa jabatan Kades 9 tahun kami sudah diskusi dengan para akademisi dan Menteri Dalam Negeri juga sudah berkali-kali mensosialisasikan terkait peningkatan jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun, tetapi hanya 2 periode,” ungkapnya.
 
Sementara untuk pencabutan Undang Undang Nomer 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan Covid 19 itu penting.

Para Kades mengharapkan dikembalikan lagi ke Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

Sehingga Kades  bisa mengambil kebijakan-kebijakan sesuai Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa secara maksimal. 

"Karena selama ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini kami merasa dikebiri, adanya BLT, ketahanan pangan, dan yang lainnya, dimana itu menguras dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan pembangunan lainnya,” jelasnya. 

Wahyu berharap apa yang menjadi tuntutan Kades Wonosobo dan Kades seluruh Indonesia bisa terpenuhi. 

“Kami berharap apa yang menjadi tuntutan kami kepada pemerintah pusat bisa terpenuhi. Dan kepada Pemkab kami mengucapkan terima kasih atas supportnya, yang selama ini Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah dibantu dan diperhatikan secara maksimal oleh pemkab Wonosobo,” pungkasnya. 

Wabup Albar didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendukung apa yang dilakukan para Kades untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. 

Wabup Albar berpesan aksi yang akan berlangsung dilakukan dengan sopan dan santun, karena itu sudah menjadi adat dan budaya bangsa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Tribun Shopping

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved