Kerjasama dengan Pemkab Sumedang, Blora Akan Mereplikasi Model Penanganan Stunting

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora akan segera kerja sama dengan Pemkab Sumedang, bahkan akan mereplikasi model penanganan stunting di pemkab tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Blora Arief Rohman usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Conventions Center, Bogor, Jawa Barat, yang dibuka langsung dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (17/1/2023)
 
Bupati Blora Arief Rohman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora.
 
Pihaknya akan menerjemahkan arahan Pak Presiden melalui beberapa program. 

Diketahui, di Rakornas Kada dan Forkopimda 2023 itu, Bupati Sumedang diminta Presiden memaparkan program Penurunan stunting kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia. 
 
Dengan memanfaatkan platform aplikasi digital, Pemkab Sumedang dinilai berhasil oleh Presiden dalam penanggulangan stunting. 

Menurut Presiden Jokowi, 3 tahun lalu stunting di Sumedang 32 persen, kini turun menjadi 7 % . 
 
Untuk itu, menurut Arief Rohman, khusus dalam hal penanggulangan stunting, Pemkab Blora telah menjalin MoU dengan Pemkab Sumedang yang menjadi percontohan penanganan stunting nasional. 

Sehingga pihaknya segera menjalin kerjasama dengan Bupati Sumedang.
 
“Dengan platform aplikasi, Sumedang bisa memantau perkembangan ibu hamil dan anak anak stunting secara langsung real-time sehingga dapat memberikan pendampingan makanan bergizi secara tepat. InsyaAllah Blora siap mereplikasi sesuai arahan Pak Presiden,” papar Arief Rohman.
 
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Blora dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit kasus stunting bulan November 2022, angka stunting di Kabupaten Blora masih 21,5 persen.
 
Arief Rohman mengatakan, di Rakornas juga digelar beberapa panel rapat tematik dengan narasumber para Menteri Koordinator, hingga Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menpan RB, Menaker, dan pimpinan TNI Polri, sampai Gubernur Bank Indonesia.
 
Dikemukakannya, usai sukses mengendalikan pandemi Covid-19 di Indonesia, disampaikan Presiden, tantangan selanjutnya di 2023 ini adalah pembangunan ekonomi pasca pandemi yang dihadang dengan isu resesi global.

Sehingga butuh kerja keras, kerja bersama dengan seluruh elemen pemerintahan dari Pusat hingga Daerah.
 
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Presiden menyampaikan delapan poin fokus pembangunan yang harus segera disikapi dengan kebijakan kebijakan berbasis data faktual.
 
Yang pertama adalah pengendalian inflasi. Kepala daerah diminta untuk sering turun ke lapangan cek harga sembako.
 
Selanjutnya adalah penanganan kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting, peningkatan investasi daerah, dan mendorong APBD untuk peningkatan TKDN. 

Kemudian mendorong pembangunan city branding berbasis potensi lokal, menjaga stabilitas politik jelang Pemilu 2024, hingga menjamin kebebasan beribadah dan beragama bagi seluruh warga Negara.
 
‘’InsyaAllah Blora siap menerjemahkan arahan Pak Presiden melalui beberapa program tersebut,” kata Arief Rohman kepada tribunmuria.com, Kamis (19/1/2023). (Kim)