Puskopti Jateng Akui Keberatan Jika Subsidi Kedelai Lewat Importir, Ini Alasannya

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pusat Koperasi Tempe dan Tahun (Puskopti) Jawa Tengah mengaku keberatan dengan kebijakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akan memberikan subsidi kedelai langsung ke importir.

Menurut Ketua Puskopti Jateng Sutrisno Supriantoro, pihaknya akan setuju apabila subsidi selisih harga kedelai ini diberikan melalui BUMN.

"Kalau nanti subsidi melalui importir, tataniaga harga kedelai akan ditentukan swasta kembali. Saya setuju sekali kalau subsidi harga itu melalui importir BUMN, karena pemerintah melalui BUMN akan bisa mengendalikan harga sebagai balance," katanya kepada tribunjateng.com, Rabu (18/1/2023).

Seperti diketahui, pemerintah telah mengimpor kedelai sebanyak 56.000 ton dari Amerika Serikat. Kedelai itu dibeli dengan harga Rp 12.000 per kilogram.

Adapun Zulhas dalam hal ini mengusulkan agar subsidi diberikan langsung kepada importir. Sebagaimana pemerintah memberikan subsidi selisih harga Rp 1.000 pada perajin tahu dan tempe, sehingga harga nantinya menjadi Rp 11.000 per kilogram.

"Kami berharap BUMN mengimpor sendiri," ujarnya.

"Dan semoga subsidi berjalan lagi sebagaimana biasanya dan merata pembagiannya," tambahnya.

Sutrisno sebelumnya menyebutkan, harga kedelai impor di Jawa Tengah berada di kisaran Rp 12.400 per kilogram.

Adapun harga itu telah turun dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp 12.800 - Rp 12.900 per kilogram akhir tahun lalu.

Ia mengatakan, penurunan harga itu merupakan upaya pemerintah untuk menekan harga.

Kendati demikian, meski ada upaya pemerintah untuk menekan harga kedelai itu, harga yang berlaku saat ini dinilai masih tinggi.

Menurut Sutrisno, harga tersebut masih memberatkan para perajin. Hal itu membuat para perajin pesimis akan usahanya.

Ia mengatakan, pihaknya sendiri akan terus mendorong pemerintah agar harga kedelai dapat sesuai dengan yang diharapkan para perajin tahu dan tempe.

Adapun disebutkan, idealnya harga kedelai yakni Rp 10 ribu per kilogram.

"Oleh karena itu, untuk mencapai harga itu pemerintah (harus) tetap memberi subsidi harga," imbuhnya. (*)