Rincian Kenaikan Biaya Haji 2023 yang Diusulkan Menag Yaqut Beserta Alasannya

 TRIBUNJATENG.COM - Rincian biaya haji 2023 diusulkan ada kenaikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang kini disampaikan ke DPR.

Wacana kenaikan biaya haji 2023 tersebut disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Yaqut mengatakan bahwa biaya ibadah haji naik menjadi Rp 69 juta per jemaah atau tepatnya sebesar Rp 69.193.733,60.

Jumlah tersebut adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang nominalnya sebesar Rp 98.893.909,11.

Dilansir dari keterangan resmi Kemenag, biaya ibadah haji mengalami peningkatan sebesar Rp 514.888,02 dari tahun sebelummya.

Tetapi, ada perubahan signifikan secara komposisi antara komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi) dengan komponen BPIH yang dibayarkan jemaah.

"Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian," ujar Yaqut.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan Kemenag pada 2022 sebesar Rp 98.379.021,09.

Nominal tersebut dengan komposisi Bipih Rp 39.886.009,00 atau 40,54 persen dan nilai manfaat (optimalisasi) senilai Rp 58.493.012,09 atau 59,46 persen.

Tetapi, BPIH yang diusulkan Kemenag kepada DPR pada 2023 mengalami perubahan apabila wacana ini disahkan.

BPIH tahun 2023 sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 69.193.734,00 atau 70 persen.

Tak hanya itu, nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 atau 30 persen dalam BPIH tahun 2023.

Lantas, apa alasan Kemenag menberikan usul agar biaya ibadah haji dinaikkan menjadi Rp 69 juta per jemaah?

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief membeberkan alasan Kemenag mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji.

Ia menjelaskan, ada beberapa variabel yang memengaruhi biaya ibadah haji pada 2023.

Variabel yang dimaksud adalah dollar AS, harga avtur, pajak yang berlaku di Arab Saudi, termasuk inflasi.

"Jadi ini juga situasi yang harus dihadapi," ujar Hilman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/1/2023).

Hilman menyampaikan bahwa rasio yang harus dibayarkan jamaah dan subsidi dari nilai manfaat atau optimalisasi biaya manfaat juga disesuiakan.

Porsi yang ditetapkan adalah 70 persen dari Bipih ditanggung oleh jemaah, sementara 30 persennya adalah nilai manfaat.

"Kita taruh 70:30 itu untuk mendukung pembiayaan haji yang adil dan berkelanjutan," kata dia. "Kita kan juga memikirkan jemaah yang akan datang juga, bukan hanya besok," sambungnya.

Dengan usulan tersebut, Hilman berharap DPR bisa membahasnya secara detail sehingga ditetapkan biaya ibadah haji yang lebih rasional.

"Nanti tinggal DPR diskusi akan memutuskan berapa menyetujui usulan kita (Kemenag)," terangnya.

"Yang jelas dengan pesawat, hotel di Mekkah, hotel di Madinah, asuransi, termasuk juga living cost juga sudah mencapai angka segitu, belum makan," lanjut Hilman.

Ia berharap beberapa variabel yang sudah disebutkan dapat turun sehingga biaya ibadah haji bisa disesuaikan kembali.

"Mudah-mudahan dalam sebulan ini bisa diproses, ada harga yang lebih rasional," pungkas Hilman.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rincian Rencana Kenaikan Biaya Ibadah Haji 2023 dan Alasan di Balik Kenaikannya..."