Lepas PPDI, Ini Pesan Bupati Pekalongan Fadia

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq melepas 922 perwakilan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pekalongan yang hendak berangkat mengikuti acara silaturahmi nasional (Silatnas) PPDI di Jakarta.

Pelepasan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Pekalongan di halaman parkir pendopo Bupati Pekalongan.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq meminta agar perwakilan PPDI Kabupaten Pekalongan hendaknya menjaga nama baik Kota Santri dan harus berkelakuan baik selama mengikuti acara Silatnas.

"Sebanyak 922 perangkat desa berangkat ke Jakarta menggunakan 20 armada bus dan dua mobil Elf. Saya pesan tidak boleh anarkis, menghina-hina, dan memaki-maki selama mengikuti Silatnas.

"Mereka hendaknya bisa menyampaikan pendapat dengan kata-kata yang baik, dan harus mewaspadai agar jangan sampai ditunggangi oleh orang-orang tertentu," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (25/1/2023).

Apalagi saat-saat menjelang tahun politik seperti ini, banyak orang yang ingin memanfaatkan peluang demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

"Acara semacam ini rawan untuk ditunggangi kepentingan dari oknum-oknum yang tidak jelas."

"Berkeinginan mencari muka dan mengambil keuntungan pribadi, terutama kepada orang-orang dari desa yang tidak mengerti politik sehingga berlaku kurang ajar kepada petinggi-petinggi negara. Itu yang saya tidak mau,'' imbuhnya.

Pihaknya berdoa, agar hajat dan maksud dari perwakilan PPDI Kabupaten Pekalongan dalam Silatnas dapat dikabulkan Allah SWT.

''Jaga dan jangan sampai merusak nama baik Kabupaten Pekalongan. Tidak boleh membuat konten-konten yang menghina siapa pun. Musyawarahlah dengan baik, Insyaallah hajatnya akan terkabul," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Agus Dwi Nugroho, mengatakan bahwa tidak seluruhnya perangkat desa dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang berangkat, melainkan hanya perwakilan saja yang berjumlah 922 orang.

"Saya tegaskan, mereka kesana merupakan silatnas dan bukan agenda demo."

''Silahkan sampaikan apa yang menjadi kemauan atau tuntutan yang dikehendaki di forum Silatnas tersebut. Namun, mereka harus mematuhi ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan UU Desa, jadi jangan menyampaikan tuntutan yang tidak relevan dengan regulasi aturan yang sudah ada,'' katanya.

Kemudian, perwakilan PPDI Kabupaten Pekalongan diimbau untuk bisa menyampaikan statemen berlandaskan dasar hukum yang jelas atau tidak asal sembarangan mengeluarkan statemen.

''Hal yang terpenting, peserta Silatnas dari Kabupaten Pekalongan harus kondusif, tertib, dan senantiasa menjaga nama baik Kota Santri. Kalau ada yang hendak berbuat anarkis, kami instruksikan agar mereka menarik diri untuk segera pulang," tambahnya. (*)