Presiden Jokowi Semedi 3 Hari Sebelum Putuskan Lockdown atau Tidak, Keputusannya Antimainstream

TRIBUNJATENG, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menceritakan pengalamannya menangani Covid-19 di Indonesia.

Bukan perkara mudah karena itu adalah kejadian pertama di dunia.

Presiden bahkan sampai semedi untuk memutuskan yang terbaik dilakukan.

Itu terjadi saat Jokowi akan merespons desakan banyak pihak untuk melakukan lockdown saat Covid-19 mulai merambah Indonesia, awal 2020 lalu.

Alih-alih mengamini desakan itu, Jokowi justru memilih melakukan semadi. Bukan sebentar, tapi berhari-hari.

"Saya semadi tiga hari, memutuskan lockdown atau tidak. Karena tak punya pengalaman semuanya mengenai itu," kata Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rakornas Transisi Penanganan Covid di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1).

Pada akhirnya setelah menimbang-nimbang, ujar Jokowi, ia pun memutuskan tak melakukan lockdown.

Padahal kala itu banyak pihak yang mendesak pemerintah agar melakukan kebijakan tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS: Lagi, Buaya di Obyek Wisata Akar Seribu Jepara Lepas dari Kandang

Baca juga: Pakai HP! Ketahui Arah Kiblat Sholat Dimanapun Kapanpun Tanpa Aplikasi Tambahan

"Pada saat lockdown atau tak lockdown, rapat menteri 80 persen lockdown. Karena semua negara itu. Enggak ada DPR, partai, semuanya lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu pada saat alami krisis dan kota tak jernih dan kita tergesa, sangat bisa keliru," tambahnya.

Jokowi meyakini rakyat akan mengalami kerusuhan bila pemerintah saat itu mengambil kebijakan lockdown di awal pandemi Covid-19 pada awal 2020 lalu.

Potensi rusuh itu terjadi lantaran peluang rakyat sangat minim ketika ingin mencari nafkah. 

"Saat itu misalnya kita putuskan lockdown hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat tak memiliki peluang kecil mencari nafkah, semua ditutup. Negara tak bisa memberi bantuan kepada rakyat. Apa yg terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata dia.

Awal-awalan kemunculan pandemi Covid-19 itu dikenang Jokowi sebagai sebuah tantangan dan persoalan berat yang tidak ada standar dan pakemnya. 

"Karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini," katanya.