Partai Buruh Exco Jateng Resmikan Posko Orange untuk Menampung Pengaduan dari Masyarakat

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Partai Buruh Exco Provinsi Jawa Tengah resmikan posko orange yang bertempat di Jalan Subali III Nomor 5 RT 01 RW 3 Krapyak Semarang, Minggu (29/1/2023).

Sekertaris Partai Buruh Exco Provinsi Jawa Tengah Ahmad Zaenudin mengatakan peresmian posko di Jawa Tengah merupakan bagian peluncuran yang dilakukan Partai Buruh secara serentak dan dipusatkan di Cakung Jakarta Barat.

Peresmian posko orange dilakukan secara bersama di 10 provinsi.

"Kalau di Jawa Tengah posko ditempatkan di Kota Semarang," tuturnya.

Menurutnya, selain Semarang posko orange juga akan dibentuk di daerah lain di Jawa Tengah. Pihaknya akan meluncurkan secara bersama-sama jika posko orange telah terbentuk di setiap kabupaten kota.

"Yang saat ini telah terbentuk di Tegal, Boyolali," imbuhnya.

Diterangkannya, posko orange merupakan sayap Partai Buruh dan wadah untuk masyarakat mengadu. Posko orange tidak hanya untuk kalangan buruh. Pihaknya menerima semua aduan permasalahan dari masyarakat.

"Semua bisa mengadu di situ (posko orange). Jika tidak masyarakat bisa menghubungi kontak telepon yang telah disediakan. Semua persoalan masyarakat akan ditampung dan diberikan advokasi ," tuturnya.

Zaenudin menegaskan masyarakat yang mengadu di posko orange diberikan advokasi secara gratis dan tidak dipungut biaya. Tujuan Posko orange untuk memperjuangkan kaum marginal (tertindas).

"Kami bukan partai trah yang didalamnya ada tokoh besar, atau dibiayai cukong dari luar negeri," imbuhnya

Dikatakannya, Partai Buruh memiliki slogan the working class. Partai tersebut mengurusi rakyat kecil.

"Partai Buruh ini didirikan untuk mencapai kekuasaan agar bisa merubah dan memperbaiki negara yang kami nilai sudah kacau serta morat-marit. Perlu adanya pembenahan dari sisi pemerintahan maupun penyelenggara negara," ujarnya.

Pihaknya ingin akhir dari perjuangan Partai Buruh adalah negera sejahtera dan berpihak kepada rakyat. Oleh sebab itu diperlukan merubah kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

"Jadi tidak hanya untuk kepentingan pemodal maupun orang kaya. Kami ingin merubah rakyat yang saat ini seolah-olah ditindas dan diperas. Kami merubah tatanan itu mulai dari kebijakan pemerintah agar berpihak kepada rakyat," tandasnya. (*)