Pemkab Tegal Ajukan Tambahan 50 Ribu Bidang Tanah di Program PTSL 2023 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI –- Pemerintah Kabupaten Tegal mengajukan usulan tambahan pemetaan dan penyertifikatan 50.000 bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2023.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah, saat menghadiri pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 1 Juta Patok Batas, bertempat di Balai Desa Kebandingan, Kecamatan Kedungbanteng beberapa waktu lalu. 

Gemapatas 1 Juta Patok ini dilaksanakan secara serentak nasional di 33 provinisi dengan pusatnya di Kabupaten Cilacap. 

Gerakan ini dicanangkan untuk mendukung percepatan program PTSL yang menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia selesai disertifikasi tahun 2025.

Melalui Gemapatas ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya akan meningkat. 

Sehingga tujuan percepatan penyertifikatan tanah untuk memberikan kepastian hukum dan juga hak ekonomi masyarakat akan cepat tercapai.

Sejalan dengan tema Gemapatas pasang patok, anti cekcok, anti caplok, Umi berharap pemasangan patok ini dapat meminimalisir terjadinya konflik antar individu akibat ketidakjelasan batas tanah.

“Pemasangan patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah ini diharapkan bisa meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah ataupun kepemilikan tanah antar masyarakat.  Selain juga mempercepat pelaksanaan pengukuran tanah oleh petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena batas tanahnya sudah jelas,” kata Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (23/2/2023). 

Dari 287 desa dan kelurahan di Kabupaten Tegal, lanjut Umi, 135 desa dan kelurahan sudah melaksanakan program PTSL dengan status desa lengkap, di mana bidang tanah yang ada seluruhnya telah terpetakan dan ter-klaster.

Pengklasteran tanah ini terdiri atas empat status, yaitu K.1 atau didaftarkan menjadi sertifikat, K2 atau saat sedang dalam sengketa sehingga belum bisa disertifikatkan. 

Kemudian K.3 atau sudah diukur dan diketahui pemiliknya tapi tidak mendaftarkan sertifikat, dan K.4 atau sudah bersertifikat sebelum adanya program PTSL.

Umi mengungkapkan, jumlah desa di wilayahnya yang sudah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal sebagai lokasi PTSL 2023 baru 15 desa. 

Menurutnya jumlah ini tidak mencukupi untuk mengejar target seluruh bidang tanah di Kabupaten Tegal terpetakan di tahun 2024, mengingat masih ada 152 desa yang belum terjangkau program PTSL.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan tambahan pemetaaan dan penyertifikatan 50.000 bidang tanah tahun 2023 ini ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

“Insyaallah ini banyak disetujuinya dan kita bisa mendapat alokasi tambahan 50.000 bidang tanah,” ujar Umi. 

Pada kesempatan ini, Umi meminta kepala desa yang wilayahnya ditunjuk sebagai lokasi PTSL bisa mendukung suksesnya program strategis nasional tersebut. 

Ia pun meminta tidak ada pihak-pihak yang mempersulit warganya untuk mendapatkan sertifikat tanah.

“Jika ada kendala pengurusan sertifikat tanah di PTSL ini atau ada oknum yang mempersulit, membebani biaya tinggi di luar ketentuan yang ada, bisa laporkan ini ke aplikasi android Lapor Bupati Tegal. Ada APH (aparat penegak hukum) yang siap merespon,” tegas Umi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor ATR/BPN Kabupaten Tegal, sekaligus Koordinator Penyelenggara Program PTSL Kabupaten Tegal, Anang Romdloni, menjelaskan akan ada 8.000 patok tanda batas yang akan terpasang usai pencanangan Gemapatas sampai 10 Februari 2023. 

Adapun rencana pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Tegal tahun ini mencakup tanah seluas 7.982 hektar atau sekitar 23.502 bidang tanah.

“Salah satu desa yang menjadi penetapan lokasi PTSL ini adalah Desa Kebandingan,” tutur Anang.

Adapun metode pengukuran tanah melalui PTSL ini nanti akan menggunakan foto udara atau drone yang dilengkapi kamera standar pengukuran bidang tanah beresolusi tinggi. 

Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan dan meminimalisir biaya pengukuran, mengingat dua tahun ke belakang alokasi anggaran program PTSL ini terkendala akibat pandemi Covid-19.

Anang mengungkapkan pihaknya telah mengalokasikan anggaran PTSL dari rupiah murni APBN untuk pelaksanaan di 15 desa. 

"Adapun usulan Bupati Tegal sebanyak 50.000 bidang tanah atau setara 28 desa akan diajukan lewat pendanaan pinjaman Bank Dunia oleh Kementerian ATR/BPN," tandasnya. (dta)

Baca juga: Bea Cukai Tegal Musnahkan 9,7 Juta Batang Rokok Ilegal Sitaan se-eks Karesidenan Pekalongan

Baca juga: Kurir Meninggal Saat Antar Paket, BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan Manfaat

Baca juga: Wali Kota Pekalongan Aaf : Pelajar dan Pelaku Usaha Didorong Jadi Content Creator

Baca juga: Pemkab Sragen Terima Sertifikat Bebas Frambusia dari Kemenkes RI