KPK: 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan Atas Nama Istri

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sebanyak 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki saham di 280 perusahaan menggunakan nama istri.

Hal itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Temuan tersebut berdasarkan hasil analisis database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN).

Baca juga: Sri Mulyani Akan Temui Mahfud MD Terkait Aliran Dana Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu

"Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," ungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2023).

Pahala membenarkan dari temuan KPK terungkap 134 pegawai Ditjen Pajak itu mempunyai saham di 280 perusahaan atas nama istri mereka masing-masing.

"Itu saham yang dimiliki, baik oleh yang bersangkutan maupun istri.

Sebagian besar sih nama istri, tapi kan kalau di LHKPN yang bersangkutan dan istri dianggap sama," ujar Pahala.

Menurut Pahala, 280 perusahaan yang sahamnya dipunyai oleh 134 pegawai pajak itu bergerak di berbagai sektor.

"Kalau perusahaannya apa saja, sedang kita dalami dan bervariasi.

Kalau lihat namanya sih ada yang katering," ucap Pahala.

Pahala menyebut kepemilikan saham oleh penyelenggara negara yang tercantum dalam LHKPN memiliki informasi terbatas. 

Dalam artian, hanya nilai sahamnya saja yang dicatatkan dalam laporan harta tahunan itu.

Namun demikian, aset, penghasilan, maupun utang dari perusahaan terkait tidak dirincikan dalam LHKPN. 

Mengenai temuan 134 pegawai pajak itu, Pahala berkata bahwa tidak berarti penyelenggara negara tak boleh memiliki saham.