Komentari Kedekatan Jokowi-Prabowo-Ganjar di Kebumen, PDIP Anggap Itu bukan soal Pilpres

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah tak mau mengaitkan keakraban Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan pilpres 2024.

Seperti diketahui, momen keakraban Prabowo dan Ganjar terjadi saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kebumen, Kamis (9/3).

"Jadi kami tidak mau berpikiran lebih jauh menyangkut soal pilpres 2024," katanya, kepada wartawan, Jumat (10/3).

Baca juga: Blusukan ke Pasar Bareng Jokowi, Ganjar Siap Revitalisasi Pasar Menden Blora

Baca juga: PPATK Temukan Rp 37 M di Deposit Box, Uang Milik Rafael Alun Trisambodo Diduga dari Hasil Suap

Menurut dia, pihaknya memaknai pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar sebagai kerja pemerintahan untuk menyukseskan program kemandirian pangan nasional.

"Program ini sangat penting, sebab sebagian dari bahan pangan kita dipenuhi dari impor, padahal semua negara saat ini berkepentingan untuk mengamankan pasokan pangan masing-masing," ujarnya.

Said menuturkan, Ganjar hadir dalam kunjungan tersebut lantaran program kemandirian pangan yang ditinjau Jokowi ada di Jateng.

"Otomatis Mas Ganjar sebagai Gubernur Jateng menjadi bagian dari kegiatan tersebut," jelasnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menjelaskan, agenda strategis saat ini adalah mengamankan kebutuhan pasokan pangan nasional di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

"DPR juga memberikan dukungan anggaran ketahanan pangan yang sangat besar pada tahun ini sebesar Rp 104,2 triliun," paparnya.

Said menyatakan, anggaran besar itu harus membuahkan hasil, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mengurangi kegiatan impor pangan.

"Kami sangat mengapresiasi perhatian presiden dan para menterinya atas program ini, termasuk sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ini," ucapnya.

Adapun, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai tak elok mengaitkan kunjungan kerja Presiden Jokowi dengan urusan pilpres 2024.

"Tidak elok juga apabila semua kegiatan presiden selalu dimaknai dengan persoalan pencapresan," tukasnya, Jumat (10/3).

Ia menegaskan, urusan pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Persoalan pencapresan ranahnya ketua umum (Megawati)," ujarnya.

Djarot memaknai kunjungan Jokowi sebagai bentuk memberikan contoh untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sinergitas. "Dan gerakan serentak yang berkelanjutan antar-tingkatan pemerintahan dengan kementerian/lembaga," bebernya.

Menurut dia, pemerintah harus berpihak kepada petani dengan memberikan perlindungan harga gabah agar tidak anjlok di saat panen raya tiba. (Tribunnews/Fersianus Waku)