Jateng Jadi Provinsi yang Paling Sering Banjir, Pemerintah Diharapkan Lakukan Hal Ini

TRIBUNJATENG.COM - Dari tahun ke tahun, banjir masih menjadi persoalan serius yang hingga saat ini belum terselesaikan di Jawa Tengah (Jateng).

Bahkan berdasarkan data dari Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Jateng disebut menjadi provinsi paling sering banjir di seluruh Nasional sepanjang tahun 2022.

Data dari DIBI menyebutkan, jumlah bencana banjir di seluruh Nusantara sepanjang 2022 dilaporkan ada sebanyak 582.

Baca juga: Wacana Ganjar Cawapres Prabowo Dinilai Mustahil

Baca juga: Merespon Keluhan Pengendara Motor, Jalur Lambat Pantura Pati Mulai Diperbaiki

Dari kejadian ini, Jateng menjadi provinsi dengan jumlah bencana banjir paling tinggi dibanding provinsi lain.

Tercatat, banjir di Jateng 203 kali atau 34,87 persen dari total peristiwa bencana banjir nasional.

Tingginya bencana banjir yang terjadi di Jateng selama tahun 2022 ini mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko.

Ia meminta kepada Pemerintah Provinsi dan 35 kabupaten/kota di Jateng untuk melakukan evaluasi skema mitigasi dan penanggulangan bencana.

"Saya minta kepada Pak Gubernur, kepala BPBD maupun OPD lainnya, juga kepada kepala daerah untuk bisa melakukan evaluasi terkait skema penanggulangan bencana. Ini perlu menjadi perhatian serius, mengapa ini bisa terjadi. Faktor-faktor penyebabnya apa, itu perlu dicari tahu," katanya.

Sejauh ini Heri mengaku mengamati persoalan banjir di sejumlah daerah di wilayah Jateng. Bahkan menurutnya, dengan memperhatikan kondisi banjir akhir-akhir ini, Jateng dapat dikatakan sebagai wilayah darurat banjir. Oleh itu, permasalahan ini tidak bisa dianggap sebelah mata.

"Sampai minggu kemarin pun banjir masih melanda di sejumlah daerah. Katakanlah di Kudus, Pati, Solo, Wonogiri, juga beberapa daerah lain. Selama ini kita juga sering dapat laporan banjir di daerah rawan, seperti Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pati. Jadi Jateng darurat banjir," ucapnya.

Menurutnya, penanggulangan bencana banjir harus dilakukan berdasarkan serangkaian atau tahapan. Hal tersebut meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi.

"Harus dari hulu hingga hilir, mulai dari pra bencana hingga pasca bencana. Kalau pra berati sebelum adanya bencana, misalnya kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Kalau saat terjadi banjir melakukan tanggap darurat. Sedangkan kalau pasca banjir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi setelah adanya dampak tersebut," tegas Heri.

Pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, untuk membebaskan Jateng dari ancaman banjir, seluruh tahapan harus dilakukan dan diupayakan. Ia pun menyadari untuk mencapai hal ini, pemerintah tidak bisa sendirian, melainkan butuh keterlibatan dan kerja sama dari masyarakat.

"Penanggulangan bencana banjir tidak boleh hanya mengedepankan salah satu tahapan saja, akan tetapi disusun secara menyeluruh. Pemerintah yang mengkoornidir dan perlu menggerakkan masyarakat. Mulai dari tahapan mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca banjir," ucap Heri.