AHY Sentil Jokowi, Sejumlah Proyek Mercusuar DInilai Tak Berdampak ke Wong Cilik

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara terbuka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini sedang dijalankan.

AHY bahkan menyinggung sejumlah proyek mercusuar atau infrastruktur yang dinilai sebagai bentuk pengakuan dari luar negeri, tanpa mempedulikan rakyat.

Tak hanya itu, AHY turut mengritik minimnya lapangan pekerjaan bagi rakyat serta pembangunan food estate yang dinilai terlalu terburu-buru.

Hal itu disampaikan AHY dalam Pidati Politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Mulanya, AHY menyebut anggaran negara banyak membiayai proyek mercusuar atau pembangunan infrastruktur hanya untuk mendapatkan perhatian dari luar negeri.

Menurutnya, proyek-proyek itu justru tidak banyak berdampak bagi kehidupan masyarakat kecil atau wong cilik. Termasuk, berdampak terhadap rakyat miskin dan tidak mampu.

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," ujar AHY.

AHY menyebut proyek-proyek tersebut membuat defisit anggaran negara yang berimbas terhadap kenaikan utang negara. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, kata AHY, utang negara mengalami kenaikan tiga kali lipat.

"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 Triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640Triliun. Faktanya pula, rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan bahwa pemerintah kini juga kesulitan untuk membayar utang karena keuangan negara terus mengalami tekanan. Nantinya, rakyat yang bakal menanggung utang itu lewat pajak.

"Lagi lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya, kini kita kesulitan membayar utang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar," ujarnya.

AHY juga menyebut masyarakat yang menanggung beban gara-gara utang negara mulai melesat tiga kali lipat selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 8 tahun terakhir.

Tak hanya itu, AHY menyebut utang dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga melesat hingga Rp1.640 triliun terhitung sejak awal 2023 kemarin.

"Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemeritnah mencapai 3 kali lipat," ucapnya.