PPKn UMP Kaji Muhammadiyah dalam Kontestasi Politik di Indonesia

TRIBUNJATENG.COM - Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) gelar Kuliah Tamu yang bertajuk Muhammadiyah dalam Kontestasi Politik di Indonesia, bertempat di RSB (Ruang Sidang Baru) lt 2 FKIP UMP.

Yang dihadiri oleh seluruh dosen dan mahasiswa PPKn secara luring dan lewat streaming youtube PPKn.

Kuliah tamu ini diselenggarakan pada hari Selasa (14/3/2023) dengan menghadirkan narasumber yang merupakan pakar politik yakni Dr. Nasiwan, M.Si sekaligus dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Turut hadir pula dalam kegiatan ini Dekan FKIP UMP Drs Eko Suroso MPd yang sekaligus membuka acara secara resmi.

Ketua Program Studi PPKn UMP, Dr. Elly Hasan Sadeli menjelaskan bahwa tujuan dari acara tersebut tidak hanya memberikan wawasan politik kepada mahasiswa, namun menanamkan pemahaman mengenai peran Muhammadiyah dalam kontestasi politik di Indonesia untuk menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang.

"Kita harus memahami bahwa politik tidak hanya sekadar mengejar kekuasaan, namun juga perlu menegakkan etika berpolitik yang santun dan bermoral.

Kemudian melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu memperoleh gambaran bagaimana calon pemimpin ideal dalam perspektif politik dan perjalanan Muhammadiyah untuk terus memberikan andil yang besar dalam dunia politik meskipun Muhammadiyah sebagai organisasi tidak berafiliasi terhadap parpol," jelasnya.

Pemateri Dr. Nasiwan, M.Si dalam pemaparannya menerangkan pemikiran liberal dan sekuler di bidang pendidikan semakin menguat dan memiliki penetrasi ke berbagai institusi politik seperti parpol, birokrasi, parlemen, maupun ormas.

"Maka, Muhammadiyah hadir untuk menyelamatkan peradaban manusia sebagai gerakan tajdid dan pembaharuan islam untuk tetap menjaga sikap kritis pada berbagai kebijakan negara," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kita memiliki hak moral, historis, maupun politik untuk memberikan peran kepada bangsa ini.

"Kalau Muhammadiyah masih berkontribusi dalam menyelamatkan peradaban manusia maka kita memiliki tiga hak tersebut untuk mengisi Indonesia. Maka, jangan sampai bangsa ini diambil oleh mereka yang tak bertanggung jawab," pungkasnya.(*)