INI Pertama Kalinya, Pemkot Tegal Raih APBD Award Kategori Realisasi PAD Tertinggi se- Indonesia

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Pemkot Tegal mendapat penghargaan APBD Award 2023 dari Kemendagri RI di Jakarta, pada Kamis (16/3/2023).

Kota Tegal peringkat ke-4 dalam Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi APBD 2022 Kategori Kota se- Indonesia. 

Penghargaan APBD Award ini diraih di bawah kepemimpinan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan disebut baru pertama kali didapatkan Pemkot Tegal. 

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono mengatakan, Pemkot Tegal mendapat penghargaan dari Kemendagri RI atas realisasi PAD tertinggi. 

Baca juga: Cerita Orang Tua Menangis Histeris, Malu Anaknya Diamankan Polisi Karena Hendak Tawuran di Tegal

Karena capaian PAD Kota Tegal pada 2022 dianggap sukses. 

Ia berharap, kepercayaan dan penghargaan ini bisa terus dipertahankan oleh Pemkot Tegal. 

"Kepercayaan dan penghargaan ini harus bisa dipertahankan."

"Capaian setiap tahun harus lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya," katanya kepada Tribunjateng.com, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: LEBIH Cepat 2 Pekan, Wali Kota Tegal Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2022, Batas Akhir Bulan Ini

Pj Sekda Kota Tegal, drg Agus Dwi Sulistyantono mengatakan, ada beberapa indikator yang membuat Kota Tegal mendapatkan APBD Award kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi APBD 2022.

Pertama, PAD mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Lalu proporsi PAD dibandingkan pendapatan daerah sudah melebihi 30 persen. 

"Dari indikator itu, oleh Kemendagri RI maka Kota Tegal mendapat peringkat ke-4 tingginya realisasi PAD untuk kategori kota se- Indonesia," ungkapnya kepada Tribunjateng.com, Jumat (17/3/2023). 

Baca juga: Cegah Tawuran Pelajar di Kabupaten Tegal, Sulikin: Tiap Sekolah Patroli di Jam Pulang

Menambahkan, Plt Kepala Bakeuda Kota Tegal, Siswoyo mengatakan, penghargaan tersebut diraih atas beberapa upaya yang dilakukan Pemkot Tegal. 

Meliputi pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

Lalu digitalisasi pendapatan daerah, sehingga saat ini Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran secara tunai.

Saat ini untuk pembayaran retribusi juga sedang diupayakan agar melalui digital.

"Kami juga sedang menyusun peraturan daerah terkait pajak dan retribusi."

"Kami akan terus menggali potensi pajak dan retribusi, khususnya pajak hiburan," ujarnya. (*)

Baca juga: Tersangka Bertambah Lagi, Update Kasus Penipuan Cek Giro Palsu Senilai RP 17 Miliar di Purbalingga

Baca juga: 291 Perawat Masih Berstatus Non ASN, Pj Bupati Batang: Kami Upayakan Bertahap Ikut Seleksi PPPK

Baca juga: Tetap Hadirkan Bazar Thrifting di Halim Fest 2023 Demak, Padahal Dilarang Presiden, Ini Alasannya

Baca juga: Ini 4 Pelanggaran Pemilu 2024 Catatan Bawaslu Kota Semarang, Naya: Sudah Berkekuatan Hukum