Berita Semarang

Izin Semakin Mudah, Pengendalian dan Pengawasan Toko Modern di Semarang Sulit

Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang merasa cukup kesulitan dalam pengendalian dan pengawasan toko modern

TRIBUN JATENG / EKA YULIANTI FAJLIN 
Kepala Disdag Kota Semarang, Nurkholis dan Kabid Bina Usaha Disdag Kota Semarang, Lilis Wahyuningsih saat diwawancarai, Senin (27/3/2023).  

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang merasa cukup kesulitan dalam pengendalian dan pengawasan toko modern usai diterapkannya perizinan melalui online single submission (OSS). 

Kabid Bina Usaha Disdag Kota Semarang, Lilis Wahyuningsih mengatakan, sistem OSS memang memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan izin. Pasalnya, pelaku usaha bisa mengurus langsung tanpa harus bertatap muka, kecuali izin usaha risiko tinggi. 

"Kalau risiko rendah tidak ada survei. Langsung terbit otomatis NIB. Makanya, kami kesulitan monitoring dan pengawasannya," ungkapnya, Senin (27/3/2023). 

Toko modern, lanjut dia, masuk usaha dengan risiko rendah. Untuk mengurus perizinan, pelaku usaha tinggal mengakses sendiri dengan syarat-syarat yang telah tercantum dalam sistem OSS.

Jika syarat terpenuhi, nomor induk berusaha (NIB) pun langsung keluar tanpa harus tinjauan ke lapangan. Hal itu membuat Disdag cukup kesulitan dalam pengawasan dan pengendalian toko modern

"Pengawasan dan pengendalian kami agak kesulitan karena dari pelaku usaha tidak melaporkan ke kami. Sedangkan data di OSS itu global. Kami minta ke DPMPTSP juga belum bisa ngasih data karena ada berapa ribu usaha risiko rendah menjadi satu. Ada toko modern, UMKM, dan lain-lain jadi satu," jelas Lilis. 

Sebelum OSS diberlakukan, Disdag berpatokan pada Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti Perwal Nomor 39 Tahun 2015. Ada ketentuan berdirinya pasar modern yakni batas minimal dari pasar tradisional 500 meter. 

Perizinan sebelumnya menggunakan sistem izin investasi mudah dan terpadu (Siimut). 

Dalam surat keputusan (SK) wali kota, kuota pasar modern sebanyak 529 di 16 kecamatan. 

Hingga Mei 2021, ada 233 toko modern yang berizin dan 296 toko modern yang belum berizin. Dimungkinkan, data itu sudah mengalami perubahan seiring diterapkannya PP Nomor 5 Tahun 2021 yang didalamnya mengatur terkait perizinan melalui OSS. 

Kepala Disdag Kota Semarang, Nurkholis mengatakan, pihaknya tidak dapat melakukan skrining langsung terhadap munculnya toko-toko modern baru di Kota Semarang seiring diberakukannya PP Nomor 5 Tahun 2021. 

"Di peraturan baru, dapat NIB tidak perlu face to face untuk izin toko modern. Kalau mememuhi syarat administrasi ya keluar NIB. Kadang-kadang menyulitkan kami di dalam aspek pengendalian," paparnya. 

Di sisi lain, sambung Nurkholis, Perda yang dimiliki Kota Semarang belum sesuai dengan aturan PP yang baru. 

"Memang harus ada perubahan perda. Kami harus mengikuti aturan di atasnya," paparnya. 

Menurutnya, kondisi toko modern mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Pihaknya juga perlu melakukan evaluasi, misalnya apakah cukup hanya pertimbangan jarak saja antara pasar modern dan pasar tradisipnal atau perlu dikaji lebih jauh.  Namun, untuk merevisi perda, perlu ada kajian akademis terlebih dahulu. 

"Kalau mengajukan perda belum ada akademisnya kami kesulitan. Di anggaran perubahan, kami sampaikan usulan untuk anggaran kajian naskah akademis," tambahnya. (eyf)

Baca juga: Warga Desa Setu Gagalkan Aksi Perang Sarung, Tiga Anak Diamankan di Polsek Tarub Kabupaten Tegal 

Baca juga: KPK Resmi Tetapkan Sejumlah Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian ESDM

Baca juga: Cita Rasa Rempah Khas Banjar dalam Bubur Samin, Jadi Menu Buka Puasa di Masjid Darussalam Solo

Baca juga: Cita Rasa Rempah Khas Banjar dalam Bubur Samin, Jadi Menu Buka Puasa di Masjid Darussalam Solo


 

Sumber: Tribun Jateng
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved