Ke Markas FIFA, Erick Thohir Khusus Melobi Agar Indonesia Tidak Dijatuhi Sanksi

TRIBUNJATENG.COM - Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga menyampaikan misi Ketum PSSI Erick Thohir bertolak ke markas FIFA semata-mata untuk bernegosiasi soal sanksi.

Arya mengatakan agenda FIFA Council di Zurich Swiss itu tidak ada kaitannya dengan keinginan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023.

"Fokus Pak Erick yaitu bagaimana FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Yang kita khawatirkan adalah FIFA menghukum Indonesia," katanya dikonfirmasi, Rabu (5/4/2023).

Menurutnya, sanksi FIFA saat ini menjadi perhatian utama karena yang sangat menentukan apakah Indonesia bisa mengikuti turnamen internasional.

"Kalau kita disanksi, semua mimpi saja. Makanya, kita usahakan FIFA tidak menghukum Indonesia," lanjutnya.

Seperti diketahui, Peru batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17.

FIFA mencabut hak negara Peru sebagai tuan rumah karena adanya masalah ketidaksiapan insfrastruktur.

"Langkah itu diambil karena ketidakmampuan negara tuan rumah dalam memenuhi komitmen menyelesaikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen," tulis FIFA dalam pernyataan resminya.

Piala Dunia U-17 2023 sendiri tetap dijadwalkan berlangsung pada 10 November-2 Desember mendatang.

Dengan dicoretnya Peru, FIFA juga mengumumkan akan segera menunjuk tuan rumah baru.

Hal itu menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah menggantikan Peru.

Hapus Standar Ganda

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 harus menjadi bekal pelajaran.

Dia sesungguhnya mempertanyakan landasan hukum atas penolakan kehadiran Timnas Israel di Indonesia.

Menurut Hetifah, Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019 menciptakan standar ganda sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 .

“Terkait dengan kesertaan tim Israel untuk hadir di Indonesia itu memang tentu saja ada pro kontranya. Nah, yang kita sesalkan adalah sejak awal gitu ya, ketika kita menawarkan diri, tentu kita sudah harus memperhitungkan dengan cermat kemungkinannya apa,” kata Hetifah.

“Pasti ada saja possibility Israel dalam prakualifikasi masuk,” sambungnya.

Dari sudut pandangnya, peraturan tersebut menjadi bukti ketidakcermatan pemerintah. Pasalnya, standar ganda dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, sebutnya, terlihat dari aturan yang melarang orang-orang yang berasal dar Israel masuk ke wilayah Indonesia.

Akan tetapi, pada praktIknya, baik individu maupun institusi dari Israel dapat memasuki wilayah Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berpendapat apabila dari sisi legislasi diterjemahkan adanya standar ganda, maka reputasi Indonesia menjadi rusak bahkan sulit dipulihkan karena dianggap sebagai negara yang tidak berkomitmen terhadap kebijakan yang telah diputuskan.

“Saya sudah kontak Ketua Komisi I juga, mungkin nggak sih peraturan menteri luar negeri itu kita cabut? Kan sebetulnya (yang) melarang tuh Peraturan Menteri, tetapi pada prakteknya, saya tanya sama imigrasi, banyak orang, tim, atau secara pribadi, atau secara institusi dari Israel yang masuk ke Indonesia tuh banyak. (Hanya saja) tidak ada jejak, tapi kan praktiknya sebenarnya ada. Standar ganda seperti itu masa kita pertahankan terus?” terang Hetifah.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah pusat bersikap melalui Kementerian Luar Negeri untuk memperjelas kembali implementasi dari Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.

Sikap ini, baginya, harus ditindaklanjuti dengan kajian yang mendasar, terutama terkait dengan keikutsertaan Israel dalam agenda internasional. (Tribun Network/Reynas Abdila/tribun jateng cetak)