Penyaluran KUR Dipacu lewat Klaster Berbasis Rantai Pasok

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki menyoroti rendahnya kredit perbankan untuk UMKM.

Mengutip laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), persentase kredit perbankan untuk UMKM diperkirakan hanya mampu mencapai 24 persen pada 2024, atau 6 persen lebih rendah dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden menargetkan 30 persen kredit perbankan untuk UMKM di 2024. Laporan Bappenas terakhir masih agak mengkhawatirkan. Bappenas melihat, paling tahun depan realisasinya 24 persen. Saya diminta oleh presiden untuk mencari terobosan," katanya, dalam acara Penyaluran KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok di KemenKopUKM, Rabu (12/4).

Menurut dia, satu terobosan itu berupa percepatan melalui KUR Klaster, yang diperkirakan dapat menekan risiko kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

"Saya memahami kalau bank enggak mau gegabah menyalurkan KUR-nya. Tahun ini kami alokasikan (KUR) Rp 460 triliun. Tentu dari risiko NPL biasanya menjadi pertimbangan utama perbankan," ucapnya.

"Nah, salah satu terobosan yang kami lakukan, yaitu bagaimana kami percepatan melalui KUR Klaster. Dengan KUR Klaster, artinya risiko NPL-nya kan bisa lebih berkurang," sambungnya.

Selain mengurangi risiko NPL, Teten menuturkan, KUR Klaster juga membawa UMKM terhubung dengan offtaker dan rantai pasok industri.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mencontohkan bagaimana Jepang dan Korea Selatan memiliki kredit perbankan untuk UMKM yang tinggi karena para UMKM di sana sudah terhubung dengan rantai pasok industri.

"Kalau kita lihat, kredit perbankan UMKM di Jepang sudah mencapai 60 persen, di Korea Selatan 81 persen. Itu kenapa? Karena di sana UMKM-nya sudah terhubung rantai pasok industri. UMKM-nya pemasok komponen bahan baku untuk kebutuhan industri. Jadi, ada kepastian pasar. Ini yang sedang kami bangun," jelasnya.

Ia pun memastikan bakal terus memperluas KUR Klaster itu. Nantinya, tiap kelompok usaha bisa mendapat pinjaman hingga Rp 500 juta.

KUR Klaster itu juga untuk memperkuat UMKM, dan mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Upaya-upaya terobosan, termasuk melalui program KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok, penting dijalankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan,” tandasnya.

Dalam klaster berbasis rantai pasok itu, panyaluran pembiayaan bergeser dari sektor perdagangan ke sektor produksi (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya).

“Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR,” tuturnya.

Teten mengungkapkan, hingga kini telah terealisasi KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp 538,7 miliar kepada 50 klaster dengan anggota klaster sebanyak 5.310 UMKM oleh sembilan penyalur KUR.

"Secara total, ekspektasi yang akan ikut dalam penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp 1,34 triliun, yakni 117 klaster dengan anggota klaster sebanyak 15.776 UMKM," bebernya. (Tribunnews/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)