Perputaran Uang Pemilu Bisa Capai Rp 50 Triliun
Perkiraan tersebut cukup besar memperhitungkan adanya pemilu, pilkada yang dilakukan serentak di tahun depan.
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani memperkirakan, perputaran uang di tahun pemilu bisa mencapai lebih dari Rp 50 triliun.
"Dengan sekedar asumsi yang ada, perputaran uang dalam kontestasi politik bisa lebih dari Rp 50 triliun," katanya, kepada Kontan, Rabu (26/4).
Perkiraan tersebut cukup besar memperhitungkan adanya pemilu, dengan pilpres hingga pilkada yang dilakukan serentak di tahun depan. Artinya, perputaran uang sebagai bagian konsumsi akan meningkat cukup tajam.
"Belum kalau ada kemungkinan pilpres dua putaran. Maka, 2024 akan terjadi puncak peningkatan konsumsi," ujarnya.
Sebenarnya, Ajib menuturkan, tidak ada data kuantitatif yang bisa menunjukan perputaran uang selama kontestasi politik tersebut. Tetapi berdasarkan asumsi hitung-hitunganya, untuk calon legislatif (caleg) DPR RI saja bisa mencapai lebih dari 580 kursi.
Sementara diprediksi saja ada lebih dari 9.000 caleg yang berkompetisi. Maka, kalau belanja per caleg rata-rata Rp 1 miliar, maka akan ada perputaran uang sebanyak Rp 9 triliun.
Selanjutnya, caleg DPRD provinsi. Ada 37 provinsi dengan jumlah DPRD lebih dari 3.000 kursi, perputaran uangnya bisa mencapai Rp 24 triliun kalau asumsi belanja rata-rata Rp 500 juta.
Sedangkan total kursi DPRD Kabupaten/kota yang mencapai lebih dari 17.000 kursi, perputaran uang bisa mencapai Rp 27 triliun kalau asumsi belanja rata-rata Rp 100 juta per caleg.
"Ini belum sama DPD RI, calon presiden, dan bahkan belanja partai itu sendiri, maka sekedar asumsi yang ada, perputaran uang bisa lebih dari Rp 50 triliun," papar Ajib.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah memperkirakan, perputaran uang di tahun pemilu akan mengalami peningkatan dari kondisi saat ini.
Meski begitu, peningkatannya tidak terlalu besar. "Tahun depan saya perkirakan meningkat, tetapi tidak akan terlalu besar," ucapnya.
Menurut dia, hal itu terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi uang beredar, selain aktivitas ekonomi yang didorong oleh pemilu. Termasuk, pertumbuhan kredit dan aliran dana asing.
Piter mengungkapkan, secara historis merujuk pada pemilu sebelumnya, peningkatan ekonomi dan perputaran uang di tahun pemilu memang tidak banyak berdampak pada pertumbuhan uang yang beredar.
Pertumbuhan uang beredar pada tahun pemilu 2014 misalnya, justru turun dibandingkan dengan 2013. Sementara pertumbuhan uang beredar pada 2019 hanya meningkat tipis dibandingkan dengan 2018.
"Hal ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan uang beredar, selain aktivitas ekonomi untuk pemilu," jelasnya.
Adapun, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyatakan, pemilu 2024 diperkirakan akan mendongkrak jumlah uang beredar mulai semester II/2023. Hal itu karena sudah dimulainya persiapan pemilu.
Menurut dia, ada potensi uang beredar pada pemilu 2024 lebih tinggi dari pemilu sebelumnya atau pada 2019. Menurut perhitungannya, menjelang pemilu dan pada saat tahun pemilu, akan ada peningkatan uang beredar sebesar 15 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.
David menyebut, peningkatan itu karena pemilu 2024 dilakukan serentak, sehingga belanja kampanye akan membengkak. Selain itu, peningkatan uang beredar saat pemilu tahun depan juga dipengaruhi peningkatan inflasi.
"Memperhitungkan faktor inflasi. Dengan inflasi, maka kebutuhan meningkat, sehingga uang yang dibelanjakan pun makin meningkat," terangnya. (Kontan.co.id/Lailatul Anisah/Bidara Pink)
