Ini Poin Utama Rekomendasi DPRD Blora Terhadap LKPJ Bupati Blora

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Blora telah disampaikan dan diserahkan kepada DPRD Blora pada 27 Maret 2023 lalu.

LKPJ tersebut telah dibahas oleh panitia khusus.

Terdapat empat poin rekomendasi dari DPRD Blora terhadap LKPJ Pemkab Blora tahun anggaran 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Blora, Sabtu (29/4/2023).

Ketua DPRD Blora H M Dasum memimpin rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Blora Anggaran Tahun 2022 yang dirangkai Persetujuan Bersama Perubahan Propemperda Kabupaten Blora Tahun 2023.

Rapat dihadiri oleh 34 Anggota dewan, dengan 11 anggota lain tidak dapat menghadiri dengan alasan izin maupun sakit.

Dalam kesempatan itu, pemaparan disampaikan oleh juru bicara DPRD Blora, Achlif Nugroho.

Hasil pembahasan pansus itu disampaikan selama sekitar setengah jam.

Pada penyampaiannya, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu membahas kinerja dan capaian kerja Pemerintah Kabupaten Blora.

Seperti tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia di Blora dan lain-lain.

Atas pembahasan itu, diberikanlah rekomendasi-rekomendasi dari para anggota dewan yang disampaikan secara rinci.

Pertama yakni Menjaga Kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity) Kabupaten Bora pada tahun 2023.

Menurutnya, diperlukan langkah taktis untuk percepatan dan kelancaran pelayanan booster ke 2 vaksinasi bagi seluruh kelompok masyarakat di Blora. 

"Serta tetap melakukan Percepatan Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 pada sector dan sub sector prioritas yang masih belum pulih," ucap Achlif Nugroho dalam laporan tersebut di euang paripurna DPRD Blora.

Poin kedua, perwakilan anggota DPRD Blora itu merekomendasikan peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang percepatan peningkatan indikator IPM dengan target yang akseleratif dengan mengusulkan beberapa kebijakan.

Selanjutnya, pihak DPRD Blora merekomendasikan percepatan pengurangan penduduk miskin.