Berita Slawi

Laporan SPI KPK Tahun 2022: Risiko Pungli Kabupaten Tegal Masih Tergolong Rendah

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 Kabupaten Tegal berada di angka 75,1 atau di atas rata-rata dari ratusan instansi yang disurvei.

dokumentasi Humas Pemkab Tegal
Foto ilustrasi Bupati Tegal, Umi Azizah, meninjau layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Satya Dahayu, saat hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 1444 Hijriyah/2023 beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis Laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 pada 631 instansi yang terdiri atas 94 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  

Dari hasil survei tersebut, indeks SPI Kabupaten Tegal Tahun 2022 berada di angka 75,1 atau di atas indeks SPI rata-rata 631 instansi yang disurvei yaitu di angka 71,94.  

Informasi tersebut disampaikan Inspektur Kabupaten Tegal Saidno, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Jumat (5/5/2023). 

Baca juga: Viral Video Oknum Dishub Kabupaten Tegal Lakukan Pungli di Terminal Adiwerna, Ini Faktanya

Salah satu risiko korupsi yang disampaikan oleh responden eksper atau ahli dari berbagai kalangan dan mengerti tentang instansi yang disurvei, menyatakan risiko pungutan liar (pungli) di Pemerintah Kabupaten Tegal tergolong rendah. 

Hal ini, menurut Saidno, sekaligus meluruskan pemberitaan yang tidak tepat di salah satu media siber lokal yang menuliskan berita berjudul Kabupaten Tegal Darurat Pungli. 

Saidno membeberkan, dari pemberitaan tersebut disebutkan jika pungutan liar (pungli) di Kabupaten Tegal sudah pada taraf yang memprihatinkan, yakni di angka 94 persen. 

Informasi tersebut menurutnya tidak tepat, termasuk kesimpulan yang menyatakan Kabupaten Tegal darurat pungli. 

“Angka yang dipakai pada pemberitaan terbalik, karena yang benar hanya ada enam persen dari responden eksper yang menyatakan masih sering ada pungli di Pemerintah Kabupaten Tegal. Selebihnya, 94 persen responden justru menyatakan risiko pungli di Kabupaten Tegal rendah,” ungkap Saidno. 

Foto ilustrasi Bupati Tegal, Umi Azizah, meninjau layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) 2
Foto ilustrasi Bupati Tegal, Umi Azizah, meninjau layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Satya Dahayu, saat hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 1444 Hijriyah/2023 beberapa waktu lalu.

Meski risiko pungli di Kabupaten Tegal terbilang rendah, namun Saidno menegaskan tetap harus menjadi perhatian dan antisipasi agar risiko terjadinya pungli bisa ditekan dan tidak terjadi di masa mendatang. 

Pihaknya pun mendorong partisipasi masyarakat dan membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi, termasuk pungli.

Di era digital society 5.0 ini, lanjut Saidno, masyarakat bisa dengan mudah melaporkan setiap adanya dugaan kasus pungli yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara (ASN), ataupun non ASN yang menjalankan tugas dan fungsi pokok dari instansinya.

Selama ini, pihaknya selalu memproses setiap ada laporan yang masuk terkait dugaan pungli dengan melakukan pemeriksaan khusus. 

Laporan ini bisa datang dari aplikasi Lapor Bupati Tegal di mana identitas pelapornya jelas, memungkinkan pelapor melengkapinya dengan bukti-bukti awal, serta dapat dihubungi melalui jalur privat yang terjamin kerahasiaannya.

Hasil SPI KPK 2022 ini juga menyatakan seluruh responden pernah melihat atau mendengar kasus korupsi berhasil diungkap di Pemerintah Kabupaten Tegal, sehingga soal pengungkapan kasus korupsi di sini berisiko rendah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved