Berita Blora

Pemkab Blora Kembali Raih Penghargaan Kesembilan Predikat Opini WTP dari BPK RI

Pemerintah Kabupaten Blora kembali meraih penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Penulis: ahmad mustakim | Editor: raka f pujangga
Dok. Humas Prokopim Blora
Bupati Blora Arief Rohman dan Ketua DPRD Blora HM. Dasum saat menerima penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho, di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Kota Semarang, Jumat  (5/5/2023). 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora kembali meraih penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Penghargaan tersebut merupakan  kesembilan kalinya diperoleh Blora secara berturut-turut atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 
Penghargaan Opini WTP disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho kepada Bupati Blora Arief Rohman dan Ketua DPRD Blora HM. Dasum, di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Kota Semarang, Jumat  (5/5/2023).  

Baca juga: Pemkab Karanganyar Raih Opini WTP Kesembilan dan Penghargaan Penyelenggaran Pemda Tingkat Nasional

Opini WTP yang diraih Blora menunjukkan bahwa LKPD Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2022 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
 
Hal itu merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah Kabupaten Blora dan menunjukkan komitmen mereka dalam mengelola keuangan dengan baik.
 
Arief Rohman mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Blora

"Alhamdulillah siang hari ini saya bersama pak ketua DPRD menerima opini WTP yang kesembilan  kali.  Terima kasih kepada yang sudah mendukung," ucap Arief Rohman kepada tribunmuria.com.
 
Orang nomor satu di Blora itu juga mengatakan, prestasi tersebut akan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan di masa yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Senada, Ketua DRPD Blora, HM. Dasum mengatakan ke depan LKPD akan terus kita perbaiki agar menjadi lebih baik .
 
Diketahui, tanggal 9 Maret 2023 lalu, Bupati Arief Rohman telah terlebih dahulu menyerahkan LKPD Kabupaten Blora unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. 

Bupati Blora Arief Rohman dan Ketua DPRD Blora HM. Dasum saat menerima penghargaan WTP (2)
Bupati Blora Arief Rohman dan Ketua DPRD Blora HM. Dasum saat menerima penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho, di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Kota Semarang, Jumat  (5/5/2023).

Waktu itu bersamaan pula dengan Kabupaten Sragen, Klaten dan Wonogiri.
 
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jateng, Hari Wiwoho mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
 
Hari Wiwoho pun memberikan apresiasi atas diraihnya Opini WTP oleh Kabupaten Blora, Sragen, Klaten dan Wonogiri.
 
“Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel," ucap Hari Wiwoho. 

"Opini atas LKPD Kabupaten Blora, Sragen, Klaten dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 adalah wajar tanpa pengecualian,’’ tandas Hari Wiwoho. 
 
Hasil tersebut setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK dan pencapaian opini WTP. 

Baca juga: Pemkot Tegal Raih Opini WTP Selama 5 Tahun Berturut-turut

Dengan demikian empat kabupaten tersebut dapat mempertahankan predikat WTP seperti tahun sebelumnya. 
 
Hari Wiwoho berharap, agar hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 
"Kami berharap agar hasil pemeriksaan yang kami sampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus selalu memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara akuntabel dan transparan," pungkas Hari Wiwoho. (kim) 

Sumber: Tribun Jateng
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved