Jokowi Ancam Reshuffle Menteri Nyaleg
jika ternyata kerja dari menteri yang maju caleg terganggu di pemerintahan, maka potensi untuk diganti sangat memungkinkan.
"Saya pikir sudah perlu lagi Jokowi melakukan reshuffle atau mengganti menteri yang mendaftar jadi caleg. Ini sudah di ujung, sudah enggak ada efektif lagi meskipun gonta ganti menteri dengan cara reshuffle. Bagaimana pun sudah di ujung," tukasnya.
Pangi menyatakan, di momen menjelang akhir periode masa jabatannya, presiden seharusnya meninggalkan legacy. "Yang sangat disayangkan, presiden mestinya meninggalkan legacy yang baik di ujung kepemimpinannya yang hampir selesai," tutur.
"Dengan memberikan pembelajaran politik yang penting, terutama etika menterinya, supaya tetap membantu Presiden dan menyarankan agar tidak menjadi caleg ketika masih menjabat menteri," sambungnya.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengungkapkan, fenomena ini terus terjadi di setiap pemilu.
Ia menuturkan, hal itu dilakukan karena partai politik (parpol) merasa punya kebutuhan agar tak kehilangan kursi yang sudah diperolehnya.
"Fenomena ini terus terjadi setiap pemilu. Menteri aktif yang didaftarkan menjadi caleg. Partai merasa punya kebutuhan agar kursi jadi enggak lepas di partai tersebut. Partai mana yang mau kursinya berkurang, kan enggak ada," tandasnya.
Pangi menuturkan, parpol membutuhkan figur menteri menjadi caleg lantaran kemungkinan keberhasilannya yang besar.
"Itulah fakta dan realitas politiknya, partai butuh caleg yang calon jadi. Menteri itu caleg yang kemungkinan jadinya besar kansnya," terang. (Tribunnews/Rizki Sandi Saputra/Ibriza Fasti Ifhami)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.