Figur Perpaduan Nasionalis dan Religius Jadi Satu Syarat Cawapres Ganjar Pranowo

TRIBUNJATENG,COM, JAKARTA - Sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan menjadi pendamping Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ajang pemilihan presiden (pilpres) 2024 terus menjadi perbincangan publik.

PDI Perjuangan pun mengungkapkan tiga syarat untuk menempati posisi itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan, penentuan cawapres yang akan mendampingi Ganjar merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan ketua umum partai politik (parpol) yang berkoalisi.

"Terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar, hal itu menjadi kewenangan Ibu Ketua Umum PDIP, dan ketua umum partai-partai yang berkoalisi dengan PDIP," katanya, kepada wartawan, Senin (15/5).

Menurut dia, penentuan cawapres Ganjar didasari semangat untuk kejayaan Indonesia.

"Seperti ditegaskan oleh ibu ketua umum, landasan utama PDIP memilih calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar semata-mata ditujukan untuk kejayaan Indonesia Raya bersama Ganjar Pranowo," ujarnya.

Said menuturkan, untuk menerjemahkan hal tersebut tentu saja tidak langsung menukik pada nama orang.

"Timbangan utamanya adalah terkait komitmennya pada bondingnya terhadap PDIP yang di dalamnya ada Ganjar Pranowo. Oleh sebab itu, sosoknya harus bisa meletakkan diri pada kedua hal tersebut," ucapnya.

Kemudian syarat kedua, dia menambahkan, cawapres Ganjar harus merepresentasikan aspek sosio-kultural, manifestasi dari gotong royong antara kelompok nasionalis dan religius.

"Figur yang memang mengakar kuat pada perpaduan nasionalis dan religius, sehingga tidak saja menambah kekuatan elektoral, lebih penting lagi dukungan yang kuat secara politik pada pemerintahan mendatang, baik di pemerintahan maupun di DPR," ungkapnya.

Said menyatakan, syarat ketiga adalah cawapres Ganjar adalah memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembangunan yang telah diwariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari aspek politik maupun teknokrasi.

"Sehingga dalam melanjutkan estafet kepemimpinan nasional setelah Presiden Jokowi, maka pemerintahan mendatang langsung bisa “tune in” dan tancap gas, tidak disibukkan urusan internal," tandasnya.

Adapun, Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) 2024 DPP PDI Perjuangan memastikan sukarelawan tidak mengganggu kedaulatan partai politik dalam menentukan cawapres pendamping Ganjar Prabowo.

Ketua TKRPP 2024 DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan, TKRPP bersifat melakukan pendataan, memberikan dukungan, fasilitasi, komunikasi, dan sinergi antarpartai pengusung dengan sukarelawan, sesama organ sukarelawan, dan dengan capres-cawapres.

Saling menghargai

Ia menyebut, kerja sama parpol dan organ sukarelawan tentunya didasari pada suatu prinsip yang sifatnya saling menghargai. Menurutnya, PDI Perjuangan sebagai parpol dan peserta pilpres menghormati dan menghargai eksistensi organ-organ sukarelawan, begitu juga sebaliknya.

“PDIP tidak akan mencampuri independensi dan kedaulatan organ-organ sukarelawan untuk menentukan cara perjuangan,” jelasnya, Jumat (12/5).

"Yang kami terlibat di dalamnya adalah memberikan supervisi berupa data hasil survei mengenai pilihan apa saja yang akan dikerjakan oleh organ sukarelawan. Misalkan dia bersifat teritorial nasional, ada cabangnya di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Kami akan berikan data,” sambungnya.

Basarah mengungkapkan, TKRPP akan memberikan data kepada organ sukarelawan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. “Misalnya, daerah-daerah mana yang Pak Ganjar masih lemah. Isu-isu apa saja yang kontraproduktif dan sebagainya. Ini yang akan kami beri pada organ-organ sukarelawan agar cara mereka berkampanye juga efektif,” bebernya.

Ia berujar, organ-organ sukarelawan juga menghormati jurisdiksi partai politik yang oleh konstitusi diberikan kewenangan untuk menentukan pasangan capres dan cawapres.

Selama beberapa pekan TKRPP sudah terbentuk dan melakukan verifikasi kepada ribuan organ sukarelawan, Basarah belum mendengar adanya aspirasi dari bawah mengenai nama bakal cawapres.

“Kami belum pernah mendengar ataupun menyaksikan langsung atau menemui secara langsung organ-organ sukarelawan yang datang dengan menyampaikan syarat harus calon wakil presiden tertentu," terangnya.

"Karena pada prinsipnya niat baik organ-organ sukarelawan ini yang pertama adalah ingin mendukung dan mengantarkan Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia,” tambahnya.

Mengenai siapa bakal cawapres pendamping Ganjar, Basarah menyatakan hal itu merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama dengan ketua umum partai politik pendukung.

“Tentu berdiskusi dan membahas bersama-sama dengan Bapak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tukasnya.

Wakil Ketua MPR RI itupun mengajak semua pihak agar menunggu hari baik pengumuman bakal cawapres. Ia menyarakan, pendaftaran capres masih 19 Oktober 2023, sehingga masih ada waktu 4 bulan 22 hari sejak hari ini.

“Mudah mudahan dalam 4 bulan 22 hari sebelum pendaftaran pilpres ditutup sudah ada calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo,” ucapnya. (Tribunnews/Fersianus Waku)