Beginilah Nasib Akhir Kepala BKPSDM setelah Viral ASN Pangandaran Mundur Imbas Pungli

TRIBUNJATENG.COM - Kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pangandaran, Jawa Barat, dan viral di media sosial beberapa waktu lalu, telah menimbulkan dampak pada nasib kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Husein, seorang ASN di Pangandaran, menjadi perbincangan publik akibat pengalaman yang dialaminya. Husein mencurigai adanya praktik pungli dalam sebuah acara pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Saat ini, Husein, ASN Pangandaran yang menjadi viral, telah dipindahkan dari jabatannya. Sementara itu, Kepala BKPSDM Pangandaran, yang sebelumnya berbeda pendapat dengan Husein, juga mendapatkan sanksi tegas.

Seperti diketahui, Husein diduga diminta pungli saat mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Setelah melaporkan dugaan pungli tersebut, Husein merasa diintimidasi dan memutuskan untuk pindah ke Bandung.

"Bapak Husein sejak hari Senin kemarin atas permintaan sendiri dari tawaran saya dan Pak Gubernur, akhirnya dengan berbagai pertimbangan, dia meminta untuk pindah ke Bandung," ungkap Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, saat menyampaikan hasil investigasi tim khusus di Tourism Information Center Pangandaran pada Selasa (16/5/2023) seperti dilansir Kompas.com.

Menurut Jeje, Husein akan tetap membantu mengampanyekan Pangandaran, tetapi dari kota Bandung. Husein seharusnya mengabdi selama delapan tahun di Pangandaran sebelum dapat meminta mutasi ke lokasi lain.

Keputusan Husein untuk pindah lokasi kerja tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanannya setelah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan terkait dugaan pungli.

Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait telah melakukan investigasi terhadap kasus ini dan memberikan tindakan yang tegas untuk menangani masalah tersebut.

Kasus pungli ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk menghindari praktik korupsi dan menjaga etika serta integritas dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem birokrasi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Namun setelah mempelajari secara menyeluruh, membaca sisi psikologis, masa depan Husein, akhirnya Jeje memberikan rekomendasi untuk pindah sekolah.

"Sejak hari Senin, dokumennya sudah di Provinsi Jabar. Persetujuan dari saya juga sudah keluar," kata Jeje.

Dokumen kepindahan Husein, lanjut dia, sudah berada di Bandung untuk ditindaklanjuti sesuai perundangan yang berlaku.

Nantinya upaya pembinaan karier dan sebagainya ada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ditanya soal Husein yang masih punya sisa kontrak kerja di Pangandaran selama delapan tahun, Jeje mengatakan, akan mengabaikan kontrak itu.