Dunia Usaha Diharapkan Ikut Serta Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Perusahaan di Jawa Tengah diharapkan turut serta mengatasi kemiskinan esktrem yang saat ini jumlahnya mencapai 639.123 penduduk yang tersebar di 17 daerah.

Campur tangan perusahaan itu bisa dilakukan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Suryani Dwi Lestari mengatakan, perusahaan baik BUMN maupun BUMD bahkan swasta sekali pun memiliki peran cukup penting dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Dalam penanganan kemiskinan ekstrem ada sejumlah komponen yang harus dipenuhi. Misal dari segi fisik, perusahaan bisa memberikan tanggung jawab sosial berupa bantuan perbaikan rumah layak huni, jamban, pemasangan listrik, dan pemasangan saluran air.

Kemudian dari segi nonfisik perusahaan bisa memberikan bantuan dalam bentuk tanggung jawab sosial kepada penduduk yang tidak sekolah, stunting, disabilitas, dan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan.

"Silakan CSR (corporate social reaponsibility) diarahkan ke sana tetapi tidak harus itu semua karena dana CSR terbatas perlu penanganan yang lain," kata Suryani Dwi Lestari dalam rapat koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 di aula Mubarokfood Kudus, Rabu (24/5/2023).

Selama ini, kata Suryani, sejumlah perusahaan di Jawa Tengah sudah melakukan hal tersebut. Dari seluruh perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial paling banyak dilakukan di Kota Semarang, sebab memang perusahaan paling banyak ada di sana.

"Makanya setiap perusahaan yang melakukan CSR agar melaporkan ke kami agar kami bisa mengetahui. Kemudian mana saja yang perlu dibantu melalui CSR," katanya.

Selain itu, lanjutnya, dia juga berharap setiap perusahaan membina satu panti sosial. Selama ini yang pihaknya ketahui ada persuahaan di Jawa Tengah yang sudah melakukan hal tersebut. Yakni PT Phapros yang membina Panti Mardi Utomo.

Untuk itu penting baginya setiap dunia usaha yang mengucurkan tanggung jawab sosial supaya melaporkan kepada pihaknya, sebab hal itu penting untuk sinkronisasi antara peran pemeribtah, dunia usaha, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sementara itu Ketua Forum TJSLP Bidang Kesejahteraan Sosial Supartodi mengatakan, antara dunia usaha untuk terus menjalin komunikasi dalam bersinergi membantu pemerintah dalam penanganan masalah sosial terutama kemiskinan ekstrem.

Untuk itu dalam forum tersebut telah diprogramkan sejumlah kegiatan yang bersifat sosial dalam penanganan kemiskinan, oleh karenanya penting baginya setiap perusahaan untuk melaporkannya dalam rangka sinkronisasi.

"Semua perusahaan sudah memberikan atensi dalam penanganan kemiskinan sesuai bidangnya masing-masing," kata Supartodi.

Setiap bulan pihaknya juga melaporkan kepada Dinas Sosial sejumlah aksi sosial yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Menyangkut kemiskinan ekstrem zero yang ditargetkan provinsi pada 2024 nanti memang sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah dan dunia usaha.

"Kami kontrol terus program sosial dari perusahaan. Dan kami laporkan kegiatan itu agar terkontrol dan terus menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan," katanya. (Goz)