Pemenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Wonosobo, Pemkab Berkomitmen Wujudkan Pembangunan Inklusif

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pertemuan akhir “Program Pengembangan Kapasitas Advokasi Kelompok Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” di Kabupaten Wonosobo, berlangsung di Ruang Rapat Mangunkusumo Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Kamis (8/6/2023).

Keluarga dengan penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok rentan di Indonesia.

Peran keluarga dalam memahami dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. 

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UCP Roda Untuk Kemanusiaan (UCPRUK) Indonesia dan Australian Volunteers International (AVI)/ AUSAID, atas dukungan dan pendampingannya terhadap keluarga penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

Sehingga Kelompok Pendukung Keluarga atau Family Support Group (FSG) bagi keluarga penyandang disabilitas mampu mengembangkan diri secara mandiri. 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonosobo, Albertus Didiek Wibawanto menyampaikan, hasil pembangunan yang inklusif betul-betul dapat diwujudkan, melalui langkah advokasi FSG dalam menyampaikan aspirasinya pada setiap perencanaan pembangunan. 

"Pemerintah selalu terbuka atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, sehingga kita minta untuk tidak ragu menyampaikannya pada momentum-momentum yang ditentukan," ujarnya. 

Di Wonosobo, penyandang disabilitas jumlahnya mencapai lebih dari tiga ribu jiwa.

Mereka  tentu saja berhak mendapatkan hak-hak dan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhannya. 

Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan inklusifitas pada berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, pendidikan, administrasi kependudukan, dan sebagainya. 

"Hal ini tercermin dalam RPJMD 2021-2026, khususnya pada Program Unggulan Wonosobo Maer melalui pengembangan layanan publik modern yang ramah disabilitas dan kelompok rentan, dan Wonosobo Pinter melalui pengembangan sekolah inklusi," jelasnya. 

Untuk menghasilkan produk inklusifitas yang efektif dan tepat guna, diperlukan perspektif langsung dari masyarakat penyandang disabilitas dan keluarganya, sebagai input yang sangat berharga untuk mewujudkan pembangunan inklusif. 

FSG yang telah mampu mengidentifikasi kebutuhan para penyandang disabilitas, serta lebih percaya diri dalam menyampaikan aspirasi, tentunya menjadi modal utama atas tersampaikannya masukan untuk mewujudkan pembangunan inklusif.  

"Dengan demikian, besar harapan saya kepada segenap FSG yang telah mengikuti program ini, untuk mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah, baik dalam menyampaikan aspirasi maupun melalui karya-karya yang dihasilkan," harapnya. 

Sementara itu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Asmoro mengungkapkan, dari tahun 2013 - 2016, UCP Roda Untuk Kemanusiaan (UCPRUK) telah mendukung pembentukan 6 Kelompok Pendukung Keluarga atau Family Support Groups (FSG) dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Kelompok-kelompok ini telah berkembang secara mandiri menjadi 9 kelompok, dimana pendukung keluarga yang ada di 9 kecamatan. 

Diantaranya Kecamatan Wonosobo, Wadaslintang, Watumalang, Mojotengah, Leksono, Garung, Kejajar, Kalikajar dan  Sukoharjo serta berkelanjutan dengan beranggotakan sekitar 270 keluarga. 

“Pembentukan Kelompok Pendukung Keluarga (Family Support Groups / FSG) dalam waktu dekat ini akan kita bentuk lagi di Kecamatan Selomerto, Sapuran dan Kepil," jelasnya. 

Direktur UCP Roda Untuk Kemanusiaan (UCPRUK) Indonesia, Damaijanti Teguh mengungkapkan rasa senang terhadap antusiasme Pemerintah Wonosobo dalam membentuk Kelompok Pendukung Keluarga atau Family Support Groups (FSG).

Hal ini terbukti dengan hampir rata-rata per kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo sudah ada Kelompok Pendukung Keluarga atau Family Support Groups (FSG). 

“Saya berharap program ini terus berkelanjutan dan bisa bermanfaat untuk memperkuat kapasitas lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program intervensi. Bisa melindungi dan mendukung anak-anak penyandang disabilitas untuk berkembang secara setara dengan teman sebaya mereka yang tidak memiliki disabilitas," tandasnya. (ima)