Utang Proyek Mandalika Rp 4,6 Triliun, InJourney Minta Suntikan Uang Negara

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan World Superbike. Ajang tersebut setidaknya menyumbang kerugian mencapai Rp100 miliar.

InJourney adalah holding BUMN industri aviasi dan pariwisata. Donny menyebut ajang WSBK tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

Dengan kerugian sebesar itu, InJourney berencana menghapus penyelenggaraan WSBK dari Sirkuit Mandalika.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi menghilangkan WSBK," kata Donny dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Menurut Donny, jika penyelenggaraan WSBK dihilangkan, bisa membantu menurunkan beban perusahaan.

Sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan. "Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP.

Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.

Dony mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, di antaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Vilage, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," ujarnya.