Problematik Kesetaraan Harga Tanah PLTU, Forkopimda Minta Masyarakat Tempuh Jalur Hukum

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Masyarakat maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Foropimda) Kabupaten Batang selaku pemangku wilayah mulai dibuat tidak nyaman dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan hingga 53 kali.

Aksi itu dilakukan sebagian masyarakat yang menuntut kesetaraan harga tanah Pembangunan PLTU Batang.

Beberapa kali dimediasi dan disarankan menempuh jalur hukum, namun sekelompok masyarakat warga terdampak pembangkit tenaga uap tersebut tidak dilakukan dan memilih menyampaikan aspirasi turun ke jalan  hingga mencapai 53 episode. 

"Penyampaian aspirasi tidak dilarang, namun harus sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

Apabila ada permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan melalui jalur penyampaian aspirasi, ada jalur lain mengingat kita adalah negara hukum agar tidak menimbulkan kegaduhan," terang Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat rapat koordinasi keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Batang di Aula kantor bupati setempat, Jumat (23/6/2023).

Rakor itu hadiri dari berbagai organisasi masyarakat, tokoh agama perangkat desa desa, Pj Bupati mengajak untuk bersama-sama menjaga ketertiban situasi dan kondisi wilayah di Kabupaten Batang. 

"Segala proses pembelian lahan sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada, apalagi proses sudah dilakukan bertahun-tahun lalu,"ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pertemuan ini dapat menurunkan tensi agar bisa menurunkan ego masing-masing, sehingga suasan bisa lebih kondusif. 

Senada juga disampaikan Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun, ia menyatakan bahwa penyampaian aspirasi tidak dilarang.

Namun apabila ada jalur yang lebih tepat maka jalur tersebut harus dilaksanakan. 

"Segala pertemuaan, negosiasi, rapat sudah dilakukan dan selalu kami arahkan ke jalur hukum namun tidak pernah dilaksanakan dan itu menggambarkan keangkuhan.

Meski selalu menyatakan aksi damai, namun saya selalu memantau apalagi lokasi aksi di main gate yang dilewati truk-truk besar dan itu membahayan diri mereka sendiri," jelasnya. 

Kapolres juga menyampaikan bahwa demo kesetaraan harga tanah PLTU itu, seolah-olah ingin menang sendiri. 

"Mereka sudah sering kami undang pertemuan bersama forkopimda namun solusi dari kami tidak dilakukan dan seakan-seakan tidak menghormati Ibu Pj Bupati selaku orang yang dituakan di Kabupaten Batang,"pungkasnya.(din)