Jajaki Kerja Sama Dengan Balai Bahasa dan Badan Bahasa, Ini Harapan Pemkab Karanganyar

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menjajaki kerja sama dengan Balai Bahasa Wilayah Jateng dan Badan Pengembangan Bahasa dan Sastra (Badan Bahasa) Kemendikbud Ristek.

Kabag Hukum Setda Karanganyar, Metty Ferriska Rajagukguk menyampaikan, semula pihaknya hendak berkoodinasi dengan Balai Bahasa Wilayah Jateng dan menjalin kerja sama terkait penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah (Perda).

Akan tetapi apabila hendak bekerja sama dengan Balai Bahasa Wilayah Jateng harus melibatkan Badan Bahasa Kemendikbud Ristek. Oleh karena itu lingkup kerja samanya lantas diperluas.

Dia menuturkan, bentuk kerja samanya tidak hanya sebatas pendampingan terkait penggunaan bahasa dalam perda tapi lebih luas.

Adanya kerja sama tersebut nantinya dapat diterapkan di sejumlah OPD. Semisal, pengembangan bahasa sastra dan literasi untuk kalangan SD dan SMP, meningkatkan minat baca, budaya literasi, penggunaan bahasa yang baku dan benar dalam setiap kegiatan pemerintahan dan lainnya. 

"Setiap Jumat kan kita menggunakan bahasa Jawa (bahasa pengantar pemerintahan), sehingga nanti bisa memberikan pendampingan," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Balai Bahasa Provinsi Jateng Bersama Komisi X DPR RI Gelar Workshop Revitalisasi Bahasa Daerah

Baca juga: Duta Wisata Putra Putri Lawu Karanganyar, 20 Finalis Siap Unjuk Bakat Terbaik

Baca juga: Training Camp Segera Dibangun, Ketua NPC Karanganyar: Itu Yang Kami Tunggu

Metty menerangkan, bentuk kerja sama tersebut nantinya meliputi peningkatan mutu kebahasaan dan kesastraan serta penggunaan, peningkatan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem penididikan sosial dan kebudayaan.

Juga peningkatan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan perlindungan bahasa dan sastra.

Dia menerangkan, Pemkab Karanganyar telah memiliki Perda Nomor 17 Tahun 2018 tentang pelestarian budaya Jawa dan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang perlindungan, pembinaan dan pengambangan bahasa sasta dan aksara Jawa.

Kendati demikian, menurutnya pengaplikasian terkait peraturan tersebut belum optimal karena kurangnya pendampingan dari ahli bahasa.

Metty mencontohkan, seperti halnya penggunaan aksara Jawa di papan nama di lingkungan pemerintahan yang saat ini urung diterapkan.

"Ini baru rencana kerja sama, kita akan segera realisasikan," terangnya. (Ais).