Ribuan Warga Kabupaten Semarang Terima Bantuan Pangan Cegah Risiko Stunting 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Bantuan pangan pencegahan stunting dari Pemerintah Pusat untuk ribuan keluarga risiko stunting (KRS) di Kabupaten Semarang kembali bergulir.

Kali ini, pemberian bantuan itu masuk pada tahap II.

PT Pos Indonesia Cabang Ungaran melaksanakan penyaluran bantuan itu di GOR Ahmad Yani, Desa Kebondowo, Banyubiru, Rabu (26/7/2023).

Bantuan yang disalurkan berupa 1 kilogram daging ayam karkas beku dan 10 telur ayam untuk masing-masing penerima.

Petugas Humas Satgas BLT Kantor Pos Cabang Ungaran, Dwi Iriyanti Sulistyowati bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan sesuai jadwal.

“Kami menyalurkan bantuan sesuai jadwal. Hal itu berkaitan dengan kondisi bantuan berupa makanan beku dan telur," kata dia.

Baca juga: Wapres Optimis Angka Stunting Tahun 2024 Tinggal 14 Persen

Baca juga: Tangani Stunting, Dinkes Jepara Belanjakan Anggaran Rp 3,6 Miliar untuk Beli Susu

Baca juga: Penurunan Kasus Stunting di Kota Semarang Kecil, Angka Cenderung Stagnan

Dwi menyebutkan, pihaknya menerima data sebanyak 9.648 KRS penerima bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.158 KRS di sepuluh kecamatan dilayani Kantor Pos Cabang Ungaran, sedangkan KRS di sembilan kecamatan di wilayah Selatan Kabupaten Semarang dilayani Kantor Pos Cabang Salatiga.

Dia juga menambahkan, pihaknya tidak menyediakan layanan pengantaran ke rumah KRS jika terlambat mengambil.

Sedangkan penggantian KRS bagi yang tidak bisa mengambil diserahkan ke desa atau kelurahan setempat dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

Seorang warga penerima bantuan di sana, Nanik (43), mengaku telah mengantre sejak pagi hingga siang hari.

Dia juga mengantre sambil menggendong anaknya yang masih balita.

Plt Kepala Dinas Sosial, Suratno menegaskan bahwa penggantian KRS akan disesuaikan dengan data warga risiko stunting yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) setempat.

“Sehingga bantuan lebih tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu koordinator TKSK Kabupaten Semarang, Jarwanto mengatakan akan berkoordinasi dengan desa atau kelurahan jika terdapat penggantian KRS.

“Penggantian disesuaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," pungkas dia. (*)