Dr Amir Yanto : Gagasan Toleransi Founding Father Menguatkan Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045

Haerudin menekankan bahwa dalam keberagaman beragama, setiap umat beragama memiliki tanggung jawab untuk saling mengakui dan menghormati agama lain tanpa ada bentuk diskriminasi.

Semangat Pancasila yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pentingnya menjaga kebhinekaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 28E Ayat 1 dan 2 dari UUD 1945 menjadi dasar bagi setiap warga negara untuk memiliki hak memeluk agama, beribadah, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, serta tempat tinggal sesuai dengan kehendak hati nurani mereka.

Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 menegaskan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Kepala Kesbangpol Jateng juga menekankan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap usaha penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadahnya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak menodai agama, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Haerudin juga menyoroti pentingnya peran Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta memperkuat kerukunan intern dan antar umat beragama.

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional dalam rangka menyelenggarakan otonomi.

Seminar nasional Silaturahim Kebangsaan Jilid III LDII ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun kerukunan umat beragama yang semakin kokoh, sehingga Indonesia tetap menjadi contoh bagi dunia tentang betapa keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam mencapai kemajuan dan perdamaian abadi.

Sebelumnya, Ketua DPW LDII Singgih Tri Sulistiyono dalam sambutannya mengingatkan eksistensi bangsa, salah satunya bisa dijaga dengan toleransi terhadap perbedaan.

“Sejarah kita bertutur mengenai bangkit dan jatuhnya kerajaan-kerajaan. Jangan sampai NKRI berbasib sama, karena bangsa yang plural selalu rawan dengan konflik dan perpecahan,” tutur Singgih mengingatkan pentingnya menjaga pluralitas bangsa.

Menurutnya, bangsa Indonesia memiliki tantangan besar menjaga “Empat Pilar Kebangsaan” yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Agar pilar-pilar kebangsaan itu, tidak sekadar cita-cita bangsa sebagaimana gambaran Benedict Anderson. Tanpa mengawal Empat Pilar tersebut, bangsa Indonesia bisa gagal menjaga eksistensinya.

Singgih pun menunjukkan masih adanya potensi konflik dalam pluralitas di Indonesia. Ia mengutip data Kementerian Agama mengenai Indeks Kerukunan 2021, yang diukur dalam tiga hal, yakni kesetaraan, kerja sama, dan toleransi,

“Toleransi masih rendah, padahal tokoh sekaligus pahlawan bangsa Sam Ratulangi mengatakan syarat mutlak membangun bangsa Indonesia adalah toleransi dan kesabaran sosial,” imbuh Singgih.

Senada dengan Singgih, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa tak lama lagi bangsa Indonesia menghadapi Pemilu yang suasananya hangat. Maka, hanya diri kita yang bisa mendinginkannya dengan toleransi. Mengatakan bangsa ini memang berbeda-beda, untuk itu tidak perlu disamakan,