Bupati Pekalongan Fadia Tegaskan Keseriusannya Atasi Permukiman Kumuh

TRIBUNJATENG.COM,KAJEN - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menghadiri secara langsung Expose DAK tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu (PPKT) Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Jumat (21/7/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kementerian PUPR, Bappenas, serta OPD terkait di antaranya Bappeda Litbang, BPKD, DPU Taru, Dinperkim LH, Kantor Petanahan/BPN Kabupaten Pekalongan serta Pokja PKP Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya, Bupati Fadia Arafiq menegaskan, komitmen dan keseriusan Pemkab Pekalongan untuk sesegera mungkin mengatasi problem permukiman kumuh di Kabupaten Pekalongan.

Tercatat hingga Tahun 2021 masih terdapat seluas 344,21 Hektar. 

“Kami sangat serius untuk mendapatkan bantuan dari pusat, agar permasalahan di Kabupaten Pekalongan cepat selesai, karena kondisi masyarakat kami sangat perlu dibantu.

Mereka adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan rumah yang layak huni, jadi akan sulit bagi mereka jika kami tidak membantu. 

Oleh karena itu pada Tahun anggaran 2023-2024 kami telah menganggarkan untuk menangani hal tersebut, ini adalah bukti keseriusan kami,” katanya dalam rilis yang diterima tribunjateng.com. 

Fadia mengatakan, Pemkab Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan terus berkonsultasi dengan Bappenas serta Kementerian PUPR.

Menghibahkan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan seluas 10.550 meter persegi kepada 96 KK warga terdampak, di antaranya di wilayah Kecamatan Wonokerto. 

“Berbagai Langkah telah kami upayakan, termasuk menggalang CSR dan bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah, namun hal tersebut kami rasa belum cukup. 

Oleh karena itu kami sangat butuh sentuhan dari pusat agar kami dapat segera membantu masyarakat kami hidup lebih baik.

Saya sangat berharap 2023 kami dapat bantuan dari DAK, yang akan kami gunakan untuk penanganan wilayah kumuh," ungkapnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar mengatakan, pengentasan wilayah kumuh menjadi prioritas RPJMD dan di tahun 2024.

Fokusnya berada di Kecamatan Wonokerto yang memiliki 30 persen luasan wilayah kumuh dan banyak masyarakatnya miskin ekstrim. (fba)