Ganjar Intervensi Penurunan Kemiskinan, 23 Ribu Lebih Warga Miskin Terserap Dunia Kerja Maret 2023

Ganjar Intervensi Penurunan Kemiskinan, 23 Ribu Lebih Warga Miskin Terserap Dunia Kerja sejak Maret 2023

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penyerapan tenaga kerja dari keluarga miskin, menjadi salah satu resep upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Pemrintah Provinsi (Pemprov) Jateng mencatat, sejak Maret 2023, sekitar 23.000 orang warga miskin terserap dunia kerja.

Hal ini sejalan dengan intervensi penurunan kemiskinan ekstrem yang digencarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar yakin penurunan kemiskinan ekstrem sesuai target Presiden Joko Widodo menjadi nol atau mendekati nol bisa tercapai di 2024.

Plt Kadisnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, mengatakan hingga sekarang pihaknya terus melakukan upaya penanganan kemiskinan. Misalnya, memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari keluarga miskin.

"Lebih dari 23.000 warga miskin yang kini terfasilitasi kerja. Nah, bekerja itu masuk di dunia industri maupun dunia usaha. Termasuk berwirausaha," kata Aziz saat dihubungi Senin (21/8/2023).

Menurut Aziz, 23.000 lebih warga miskin itu, kini bekerja di berbagai sektor. Misalnya menjadi karyawan perusahaan garmen, pabrik alas kaki, dan lainnya.

Sementara, sisanya masih ada sekitar 40.000 warga miskin yang belum terserap dunia kerja. Menurutnya, mereka yang belum bekerja ini terus diidentifikasi dan diupayakan bisa segera bekerja.

Dari hasil identifikasi itu, terangnya, mereka yang belum bekerja itu, antara lain adalah perempuan yang masih mengasuh anak dan menyusui. Sehingga, untuk itu dibutuhkan treatment lain, misalnya pelatihan berwirausaha, dengan mempertimbangkan pada ketersediaan sumber daya alam sekitar.

Misal di daerah itu penghasil jagung, singkong, pisang dan lainnya. Maka perempuan tersebut bisa mengikuti pelatihan pengolahan bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar.

Menurutnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja di kabupaten/kota. Baik itu melakukan pelatihan maupun memfasilitasi agar mereka bisa terserap ke dunia industri, perusahaan, hingga pelatihan pemberdayaan berwirausaha.

"Di 17 kabupaten/kota (pilot project penanganan kemiskinan ekstrem), kita ajak teman-teman dinas di wilayah setempat, yang difasilitasi balai pelatihan kerja punyanya provinsi," imbuhnya.

Tercatat, ada empat balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah provinsi setempat. Termasuk juga, balai latihan kerja milik pemerintah pusat yaitu Balai Besar Pelatihan Vokasi Pusat, yang berada di Kota Semarang.

"Nah itu juga memberikan paket pelatihan kepada BLK yang ada di kabupaten/kota, program pelatihannya diberikan dari balai tersebut dan juga menyasar di 17 kabupaten/kota itu," jelasnya.

Namun, ia mencatat, sampai saat ini masih ada juga warga miskin yang kondisinya belum memungkinkan untuk difasilitasi. Misalnya, warga miskin perempuan yang tinggal di rumah hanya dengan satu anak. Sehingga bila perempuan tersebut tidak memungkinan untuk meninggalkan anaknya sendirian.

Ditambahkan, selain menggandeng dinas tenaga kerja kabupaten/kota, Dinasker Provinsi Jateng juga bekerja sama dengan Baznas. Disnaker dan Baznas menggelar pelatihan kerja atau wirausaha dengan peserta dari kantong-kantong kemiskinan.

"Jadi Baznas itu ikut berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng, dengan Dinas UMKM, serta dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk turut berupaya mengentaskan kemiskinan," tuturnya.

Selanjutnya, mereka yang telah mendapat pelatihan dan siap untuk berwirausaha, akan diberikan bantuan permodalan oleh Baznas Provinsi Jateng maupun pihak lain yang menjalin kerja sama. Misalnya dari unit pengumpul zakat (UPZ) dan CSR perusahaan.

"Pada intinya, perusahaan-perusahaan bisa menerima dan memprioritaskan warga miskin yang ada di sekitar. Tentunya dengan persyaratan yang ditentukan perusahaan juga. Namun, kita juga minta ke perusahaan agar dibedakan dengan persyaratan untuk umum. Selain itu, kita juga lakukan pelatihan wirausaha," pungkasnya.(*)