Kongres Perempuan Nasional akan Digelar di Semarang 24-26 Agustus 2023

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perempuan Indonesia akan berkumpul berkonsolidasi merundingkan dan mencari solusi segala permasalahan pada Kongres Perempuan Nasional 2023.

Acara akan berlangsung di Kampus Undip Semarang, pada 24-26 Agustus 2023.

Kongres ini akan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang.

Acara akan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspayoga.

Kongres Perempuan Nasional ambil tema "Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan Menuju Satu Abad Indonesia"

Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah Hj. Nawal Nur Arafah yang merupakan ketua umum Kongres Perempuan Nasional mengatakan Jawa Tengah telah menginisasi menyelenggarakan kongres perempuan pada 2019.

"Ini  menjadi tonggak bersejarah dalam memperkuat peran perempuan di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Salah satu program yang merupakan realisasi mandat deklarasi adalah program desa ramah perempuan dan anak (destara) yang kemudian diakomodasi kementerian menjadi program nasional," kata Nawal Nur Arafah Yasin dalam teks yang disampaikan oleh Riri Novita moderator, Senin (21/8/2023) di Hotel Noormans Semarang. Kebetulan Nawal yang dijadwalkan hadir, tiba-tiba ada acara bersama Wagub Taj Yasin di Kudus.

Dalam acara Media Gathering Kongres Perempuan Nasional ini, dihadiri oleh Ketua I Kongres Perempuan Nasional Mila Karmilah, Ida Budhiati Ketua SC Kongres Perempuan Nasional, serta Padmasari Mestikajati anggota DPRD Jateng.

Ida Budhiati mengatakan, sebenarnya persoalan akses perempuan di dunia pendidikan, serta maraknya perkawinan anak, sudah dibahas dan didialogkan sejak tahun 1928.

"Dan sekarang negara telah menjamin hak dasar perempuan di segala aspak. Bagaimana dengan implementasinya. Apakah masyarakat sudah awarness dan sebagainya," tandas DR. Ida Budhiati, SH, MH yang juga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Maka perlu dan penting adanya Kongres Perempuan Jawa Tengah.

Kongres ini juga merekomendasikan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah masyarakat dan stakeholder lainnya.

Keterbatasan akses dan kontrol serta partisipasi perempuan terhadap sumber daya alam mengakibatkan perempuan menjadi kelompok paling miskin.

Terkait dengan kelembagaan dan kebijakan diharapkan ada reformasi kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan proses pemulihan seperti membangun sistem peradilan yang responsif terhadap korban serta  mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pemulihan korban sebagai konsekuensi kebijakan perlindungan terhadap perempuan.

Kongres perempuan Jawa Tengah juga merekomendasikan hal-hal seperti pekerjaan yang layak bagi perempuan, ketahanan pangan, serta perempuan dan fundamentalisme agama yang berpotensi memecah bangsa.

Acara diselenggarakan oleh gabungan dari berbagai organisasi antara lain BKOW Jateng, Darma Wanita Persatuan Undip, PKK Jateng,  LRC-KJHAM, Rahima, KUPI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), KOPRI PMII Jateng, IMM Jateng, Kohati Jateng-DIY, pusat studi wanita, akademisi, mahasiswa, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. (wid)

Penulis: Iswidodo