Video Viral: Sekdes Bleboh Blora Diarak Warga Usai Ganggu Istri Orang

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Sebuah video memperlihatkan aksi pengarakan terhadap Muhammad Abdurrohim, Sekretaris Desa Bleboh di Kecamatan Jati, Blora, tengah beredar luas. Aksi tersebut berlangsung pada dini hari Senin (28/8/2023) di mana sekelompok warga mengaraknya.

Kejadian ini bermula dari dugaan bahwa Muhammad Abdurrohim telah mengganggu istri salah satu warga di malam hari. Setelah mendapat laporan mengenai perangkat desa yang diduga terlibat dalam gangguan tersebut, warga merasa perlu untuk mengambil tindakan.

Tanpa ragu, mereka menggrebek dan mengarak Sekdes Bleboh tersebut. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kecaman terhadap perilaku yang dianggap tidak pantas oleh seorang pejabat desa. Sekaligus, warga juga berinisiatif untuk melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian setempat.

Baca juga: Sosok Mas Rully Kekasih Dewi Perssik yang Sedang Viral, Disebut Punya Gaji Rp 200 Juta

Dampak dari video ini sangat signifikan di masyarakat Blora. Sejumlah komentar dan reaksi beragam pun bermunculan. Kepala Polsek Jiken, Iptu Zaenul Arifin, mengonfirmasi bahwa kasus ini sudah dalam tahap penanganan oleh pihak berwenang.

Namun, beliau juga menambahkan bahwa pemeriksaan lebih lanjut masih sedang dilakukan terhadap saksi-saksi yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Warga bersama Kades Bleboh melaporkan kejadian ini sekitar jam 2 pagi ke Polsek setempat," ujar Iptu Zaenul Arifin kepada tribunmuria.com pada Selasa (29/8/2023).

Meski demikian, masih belum dapat dipastikan apakah kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau akan berlanjut menjadi kasus hukum yang lebih serius.

"Kami masih menunggu proses. Saat ini, saksi-saksi masih dalam tahap pemeriksaan," jelas Iptu Zaenul Arifin.

Leles Budiyanto, Kepala Desa Bleboh, mengakui bahwa peristiwa ini telah menciptakan masalah baru dalam pemerintahan desanya. Pada saat artikel ini ditulis, Leles Budiyanto tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polsek setempat.

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga ikut angkat bicara mengenai peristiwa ini. Heksa Wismaningsih, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, menegaskan bahwa sanksi administratif menjadi wewenang Kepala Desa. Namun, terkait jalur hukum, sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

"Kami sangat menyesal melihat insiden seperti ini terjadi. Untuk sanksi administratif, kewenangan ada pada Kepala Desa karena dia atasan langsungnya. Sedangkan terkait jalur hukum, hal itu akan menjadi wewenang pihak berwenang," tegas Heksa Wismaningsih.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memantau perkembangan kasus yang melibatkan perangkat desa tersebut. Dia juga memberikan izin kepada pihak berwenang untuk memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

"Kami akan memantau perkembangan administrasi. Sementara mengenai hukuman atau sanksi, itu akan menjadi tugas pihak yang berwenang," ungkap Supardi. (Kim)